PEKANBARU, Riau12.com - Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Saiman Pakpahan menilai pejabat yang menghindari wartawan saat diwawancarai persoalan yang jadi wewenangnya untuk menjawab, kemungkinan ada persoalan.

Demikian dikatakan Saiman saat ditanyai terkait Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Indrawati Nasution yang kerap menyulitkan wartawan saat menggali informasi, seperti persoalan aset dan masalah besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2015 Provinsi Riau yang jadi wewenangnya.

"Harusnya media itu ditempatkan sebagai partner, kalau ternyata mereka menjauhi wartawan, berarti ada yang tidak beres," kata Saiman kepada, Minggu lalu.

Lanjutnya, media merupakan kontrol sosial. Menurutnya, media bertugas dalam menggali informasi dan mengawasi apakah kinerja seorang pejabat itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Apa yang mereka lakukan itu sesuai atau tidak. Tapi kalau misalkan ada pejabat yang tidak ingin diwawancarai, mungkin saja ada persoalan," sebutnya.

Harusnya, kata Saiman, pejabat yang bersangkutan tidak menjauhi pers. Media harus media diposisikan sebagai teman untuk menegakkan demokrasi, sehingga apa yang dilakukan itu terkontrol sesuai dengan keputusan-keputusan.

"Jadi, media itu parner, bukan untuk dijauhi," imbuhnya.

Diketahui, Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indrawati Nasution sangat sulit ditemui di kantornya untuk diwawancarai. Sebelumnya, Indrawati juga sempat emosi kepada Wartawan saat diwawancarai usai pelantikan Penjabat Bupati Bengkali di Gedung Daerah. Padahal pertanyaan yang diajukan hanya menyangkut besaran nilai APBD Murni 2016 yang sudah diajukan oleh Pemprov ke DPRD Riau. (Adri)