Kepala BPMPD Kepulauan Meranti, Ikhwani, mengungkapkan, tiga desa yang pelaksanaan UED-SP-nya bermasalah, yakni Desa Tanjung Medang, Desa Melai dan Desa Segomeng. Masing-masing Desa mendapatkan anggaran UED-SP sebesar lebih kurang Rp500 juta.

"Ya, memang bermasalah. Makanya kami minta pihak inspektorat bisa mengauditnya sehingga bisa diketahui bagaimana pelaksanan UED-SE di tiga desa tersebut dilaksanakan," ujarnya, Selasa (21/6/2016) kemarin, saat ditemui di ruang kerjanya.

Ikhwani tidak mengetahui secara persis tahun berapa anggaran UED-SP diterima tiga Desa tersebut. Namun, dia menegaskan, tujuan UED SP tersebut untuk membantu dana bergulir di wilayah desa masing-masing dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Kami tidak tahu juga kenapa tiga desa ini bisa kacau pelaksanaan UED SP-nya. Apakah tidak tertagih atau malah disalahgunakan. Makanya kami minta audit sehingga menjadi jelas," terangnya.

Ditegaskan Kepala BPMPD Kepulauan Meranti itu bahwa program UED-SP tersebut berjalan dengan baik dan lancar di beberapa desa yang juga mendapatkan kucuran UED-SP ini. Bahkan dari modal awal Rp500 juta sudah ada yang hingga mencapai Rp3 miliar.

"Beberapa desa malah berhasil dan mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun. Sebenarnya, UED-SP ini sangat baik dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Namun entah bagaimana kok tiga desa malah bermasalah," ujarnya kesal.(r12/Rp)