Jadi muncul pertanyaan, apakah pemerintah kota Pekanbaru tidak sanggup menjalankan aturan aturan yang telah di buatnya atau ada seseuatu hal yang membuat pemerintah tidak sanggup menegakkannya.

Wan Bisma seorang mahasiswa di Univesitas ternama di kota Pekanbaru menilai keberadaan gepeng di kota Pekanbaru ‎adalah cara pemerintah mencari-cari pekerjaan yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

"Coba saja jika tidak ada gepeng, pasti Dinas Sosial kota Pekanbaru tidak ada kerja, namun karena ada kepentingan keberadaan gepeng selalu dipelihara sehingga setiap tahunnya ada anggaran untuk menertibkan para gepeng tersebut," ujarnya.

Ketika persoalan gepeng ini dipertanyaan kepada Kasatpol PP kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan bahwa penanganan gepeng di Pekanbaru ‎membutuhkan koordinasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Jika hanya mengandalkan pemerintah saja tanpa ada peran dari masyarakat tentu keinginan kita untuk berantas gepeng sulit dicapai," ungkap Zulfahmi Adrian.

Dijelaskannya, ada dua cara dalam menertibkan gepeng, pertama membentuk rumah singgah dan menjauhkan para gepeng dari aktifitas mereka, dan cara yang kedua yakni menambah personil satpol pp dan ini akan difokuskan diseluruh tempat rawan gepeng selama enam bulan.

"Cara pertama tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, dana yang banyak dan tenaga yang profesional. Tapi cara kedua adalah upaya yang terbilang instant dan saya yakin ini akan berhasil," ungkap Zoel.

Lanjut, Zul mengatakan jika gepeng ini kita perangi dengan cara menyiapkan personil disetiap persimpangan tentu tidak akan ada gepeng-gepeng yang berkeliaran di kota Pekanbaru.

"Jika mereka kita usir, pasti mereka akan mencari cara baru untuk mendapatkan uang. Yang jelas bukan meminta-minta lagi," tutupnya.‎ (r12)