RIAU12.COM-Isu yang menyangkut dugaan adanya gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI kembali merebak di media sosial belakangan ini. Juga ada sejumlah pihak yang berupaya menempatkan PKI sebagai korban dan seakan "lawan politiknya" bertindak melakukan aksi brutal kepada kader-kader PKI tanpa sebab. Padahal, menurut ahli sejarah Universitas Negeri Surabaya, Profesor Doktor Aminuddin Kasdi, kenyataannya tidak begitu. Kasdi menyandarkan pandangannya pada dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target mendirikan negara komunis di Indonesia, yang ia temukan beberapa waktu lalu.

"Jadi, pengakuan pihak tertentu ada skenario ABRI melakukan penangkapan orang-orang PKI setelah Oktober atau ada pembantaian terencana oleh NU terhadap PKI ternyata tidak didukung bukti historis," kata Aminuddin, seperti diberitakan Antara akhir Juni tahun lalu.

Fakta yang sebenarnya, ungkap Aminuddin, justru ada dalam buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada 1957, yang memerinci tiga rencana revolusi atau pemberontakan PKI tentang negara komunis di Indonesia. "Buku yang saya temukan itu justru membuktikan rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu memerinci tiga tahapan pemberontakan PKI, yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ujarnya.

Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. "Kalau ada orang NU melakukan pembunuhan, itu bukan direncanakan, tapi reaksi atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos," tuturnya.

Ia menjelaskan, sikap PKI memang menyakitkan, sehingga Nahdlatul Ulama (NU) melakukan reaksi balik. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi," katanya. Karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk “membesarkan” PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara.

"Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber kesaksian. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media massa," ujarnya.

Ia menambahkan, testimoni berbagai pihak itu mungkin benar, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk merancang tiga revolusi dengan goal untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. "Saya bukan hanya bersaksi, karena saya juga sempat mengalami sejarah pemberontakan PKI itu dan, lebih dari itu, saya punya bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri," katanya.

Senada dengan itu, guru besar Universitas Dokter Soetomo Surabaya, Profesor Doktor Sam Abede Pareno, menyatakan buku Memoir on the Formation of Malaysia karya Ghazali Shafie terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan kaitan erat Konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan PKI. "Dalam buku itu jelas Bung Karno tidak menghadiri persidangan puncak dengan Tungku Abdul Rachman di Tokyo pada tahun 1963, karena PKI tidak suka dengan pertemuan itu," kata penulis buku Rumpun Melayu: Mitos dan Realitas itu.

Karena itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia itu bukan sekadar demo anti-Indonesia atau demo anti-Malaysia, melainkan PKI merancang konfrontasi itu agar rencana besar (negara komunis) tidak “terbaca”. Apalagi, Bung Karno melontarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis yang justru "melindungi" gerakan PKI. "PKI memang selalu memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia yang sibuk menghadapi Agresi Militer I Belanda pada 1947 dengan aksi terpusat di Madiun pada 1948. Lalu ketika pemerintah sibuk dengan Ganyang Malaysia yang juga mereka sponsori itu, PKI menikam dari belakang dengan Gerakan 30 September 1965," katanya.

Sebelumnya, anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang juga mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo, menyamakan permintaan pembekuan sementara Bintara Pembina Desa (Babinsa) oleh kubu Jokowi-JK sama dengan isi makalah Ketua PKI DN Aidit. "Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul 'Laporan Singkat Tahun 1964 tentang Hasil Riset mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani di Jawa Barat'. DN Aidit menyampaikan, rakyat di desa bisa sejahtera bila 'tujuh setan desa', yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa, termasuk di antaranya Babinsa, dihapuskan," kata Suryo dalam siaran pers-nya pada 9 Juni tahun lalu.

Suryo menilai isu tersebut sengaja diembuskan untuk menjauhkan TNI dari rakyat. Ia juga menyayangkan petinggi TNI terutama dari TNI Angkatan Darat yang mudah tergoda iming-iming kekuasaan. "Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," katanya.

Menurut Suryo, manuver politik Hendropriyono tersebut sudah terbaca oleh Presiden SBY. Karena itu, SBY kemudian menekankan kepada perwira tinggi TNI agar tetap netral di pemilihan presiden. "Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike atau mendahului melakukan serangan politis kepada Koalisi Merah-Putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1976 tersebut.

Menurtu dia, ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. "Jika Probowo menang, nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi, ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh, TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomor 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut Tap MPRS Nomor XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," ungkapnya.

Suryo menganjurkan, daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi, atau program.

Di media sosial Twitter juga sempat ramai kabar tentang Jokowi sebagai anak dari aktivis PKI. Malah, ada yang mengatakan, PKI di Indonesia akan kembali bangkit bila Jokowi terpilih menjadi presiden. Kicauan di Twitter itu mengatakan, bahaya komunisme atau paham komunis tidak boleh dianggap enteng, jangan diremehkan, karena komunis tidak pernah mati, tapi hanya tiarap sementara.

Namun, kabar ini sudah dibantah langsung oleh Jokowi. "Isu yang menyebut saya PKI adalah penghinaan. Berulang kali saya jelaskan, bapak dan ibu saya itu dua-duanya haji. Keluarga saya sudah jelas. Orang juga sudah kenal semua. Kakek saya lurah dari Karanganyar. Kalau kakek dari Ibu adalah pedagang kecil. Mau sampai kakek canggah pun sama alurnya seperti itu," katanya seperti diberitakan Antara.

Kabar akan bangkitnya PKI ini sebenarnya juga pernah dilansir pada tahun 2012 oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. Ketika itu, 15 Desember 2012, di Markas Kodam Watugong, Semarang, Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso mengatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba membangkitkan PKI. Upaya kebangkitan kembali PKI tersebut, lanjut Hardiono Saroso, sudah terlihat dari statemen pihak-pihak tersebut di publik, yang mencoba "meluruskan" sejarah pemberontakan PKI.

Menurut dia, sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 1965 tak bisa diluruskan karena memang telah terbukti kebiadabannya. "Bapak saya tentara sehingga tahu persis kebiadaban PKI sehingga, kalau muncul lagi di Jateng dan DIY, pasti akan saya hancurkan. Kami sudah mengendus adanya indikasi munculnya PKI. Perlu dicatat, jangan coba-coba PKI bangkit di wilayah Jateng dan Yogja, pasti akan saya tumpas dan hancurkan. Hancurkan itu, ngerti? Hancurkan, ya, tak pateni (saya bunuh)," kata Hardiono Saroso.

Munculnya indikasi adanya PKI di Jawa Tengah danIYogya, menurut Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso, dapat dideteksi dari adanya sejumlah kalangan yang menyatakan ingin meluruskan sejarah pemberontakan G30 S/PKI dalam sejarah Indonesia. "Baik di Yogja maupun Jawa Tengah, semua ada indikasi itu," ujarnya.

Mantan Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Darat ini lebih lanjut menyatakan, pihaknya sudah punya data semua eks anggota PKI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Memang ada orang lama dan regenerasi baru, tapi kami punya semua datanya," katanya. Dalam kesempatan itu, ia pun mengimbau masyarakat agar bersikap waspada, serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila. "Jangan sampai terpengaruh terhadap ajaran komunis dan PKI," pesannya.(int)