RIAU12.COM - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, M Zain memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji bagi guru honorer madrasah segera cair. Sebab, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit.

"Saya pastikan subsidi gaji guru honorer di sekolah madrasah segera cair. SP2D yang sudah terbit mencapai 99,81 persen. Selanjutnya tinggal pengiriman notifikasi pencairan dari BRI atau BRI Syariah selaku bank penyalur," ucap Zain melansir laman Kemenag, Senin (14/12/2020).

Perlu diketahui, ada sebanyak 636.381 guru honorer pada satuan Pendidikan Islam yang akan menerima subsidi gaji dari pemerintah lewat Kemenag. Terdiri dari 542.901 guru honorer madrasah dan 93.480 guru honorer Pendidikan Agama Islam di sekolah umum.

Sesuai perjanjian, dia berharap proses pengiriman notifikasi ke masing-masing akun Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (Simpatika) guru honorer madrasah sudah dilakukan mulai hari ini oleh bank penyalur, yakni Bank BRI dan BRI Syariah. Setelah notifikasi terbit, lanjut Zain, guru honorer bisa langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika.

Bersamaan itu, kata dia, guru honorer juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika. "SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas materai," jelas dia.

Selanjutnya, bilang Zain, guru honorer Kemenag bisa datang ke kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu Bank BRI/BRI Syariah. Guru honorer juga harus membawa KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika sudah memiliki, Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas materai. Kemudian, guru honorer bisa mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di Bank BRI/BRI Syariah.

Setelah selesai semua prosesnya, guru honorer akan menerima buku rekening dan kartu ATM baru dari BRI/BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.

"Besaran BSU adalah Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1,8 juta," tutur dia.

Dia menambahkan, ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebesar 5 persen bagi guru honorer yang sudah memiliki NPWP. Sedangkan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP.

Kriteria guru honorer penerima subsidi gaji Mereka yang mendapatkan subsidi gaji, Zain menyebutkan, adalah guru honorer yang telah diverifikasi memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta. Bukan penerima program pra kerja. Bukan penerima BSU lainnya.

Tercatat pada Emis, Simpatika, atau SIAGA yang telah direview oleh Itjen Kemenag dan dipadankan dengan data penerima program Pra Kerja dan BSU lainnya melalui BPJS. "Semoga subsidi gaji ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS di tengah pandemi, bisa juga memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membimbing siswa," pungkas dia.(Kompas.com)