RIAU12.COM-Deklarasi Masyarakat Pengawas Pemilukada Anti Politik Uang di Gedung Daerah Pelalawan, dihadiri 19 Ormas dan OKP se Riau, yang turut menandatangani deklarasi tersebut, sebagai wakil ketua umum Barisan Muda Riau Bersatu (BMRB), DPD yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota, dimana 9 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilukada juga siap untuk mengawal hal tersebut.

" Kepada DPP dan DPD Barisan Muda Riau Bersatu semuanya wajib terlibat dalam mengawasi pemilukada, khususnya dalam mencegah terjadinya politik uang," ujar Wakil Ketua Umum BMRB Abdul Mutholib, Sabtu (21/11/2020).

Dikatakannya, Tidak hanya itu, juga menekankan kepada Ormas yang terlibat menandatangani untuk serius dalam hal penandatanganan ini. " Jangan sampai OKP-OKP yang ada diprovinsi Riau sendiri yang terlibat politik uang dan akhirnya saling lapor melapor, hendaknya deklarasi ini benar-benar dilaksanakan dan menjadi Patron bagi Tim Sukses agar tidak menggunakan Politik Uang pada Pilkada," tambahnya.

Yang perlu diketahui masyarakat Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain, dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.

Ada dua jenis politik uang : Pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Jika pemilih berintegritas, maka ia akan memilih calon kepala daerah yang tidak melakukan praktik politik uang, korupsi dalam konteks Pilkada 2020, " Kita berharap Pilkada Riau yang berintegritas,"ujarnya.

Hal itu terjadi jika semua unsur, " Kandidat calon kepala daerah, parpol, tim sukses dan rakyat bersama-sama menjadikan Pilkada 2020 sebagai momentum evaluasi. berbenah diri," tutup Bung Abdul.(Riau12)