Riau12.com-BAGANSIAPIAPI-Pemerintah kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pengelola Perbatasan (BPP) saat ini terus menggalakkan berbagai pembangunan diwilayah perbatasan dengan mengandeng seluruh Stakholder dan instansi Vertikal lainnya yang ada dinegeri seribu kubah.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khusunya masyrakat yang tinggal didaerah pesisir.

Sejauh ini memang pembangunan dikawasan perbatasan masih belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, Karena untuk membangun berbagai insfraruktur didaeah perbatasan selain memakan biaya yang besar juga sangat sulit dilalui oleh transportasi terutama dalam membawa material bangunan.

"Makanya pembangunannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia yang dialokasikan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten," Kata Kepala Badan Pengelola perbatasan (BPP) Rohil, H Wazirwan Yunus S Sos Msi, di Bagansiapiapi.
 
Agar pembangunan dikawasan perbatasan itu bisa berjalan dirinya mengajak seluruh Stakholder termasuk instansi vertikal agar bersama-sama dengan pemkab rohil untuk mengusulkan berbagai program-program yang berskala prioritas, baik itu kepada pemerintah pusat melalui kementrian terkait maupun kepada masing-masing lembaga.

"Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pemprop Riau, Pimpinan SKPD, Instansi vertikal, camat dan pihak terkait lainnya membahas tentang pembangunan dikawasan perbatasan," Ujar Wazirwan Yunus.

Menurut Mantan Kabag Humas Setdakab Rohil dizaman kepemipinan H Annas Maamun sebagai Bupati Rohil ini, Digalakkan nya berbagai pem,bangunan insfraruktur didaerah yang letaknya berbatasan langsung dengan propinsi tetangga dan negara malaysia seperti panipahan dan Pulau jemur, kecamatan Pasir limau kapas (Palika) merupakan salah satu program dari presiden Joko Widodo.

Dimana tujuannya untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Nah, agar kesemuanya itu bisa terealisasi makanya kita harus melibatkan satuan kerja (satker) teknis yang berada di Pemprop Riau.

"Yang jelas kita sudah susun rencana ini kedalam pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersama pihak terkait ditingkat propinsi maupun kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih," Terangnya.

Terkait dengan belum tuntasnya batas negara saat ini sebutnya bukanlah persoalan kita melainkan kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi masalah kawasan berbatasan itu barulah  merupakan wewenang kita didaerah," Ungkap Wazirwan.

Disebutkannya lagi, Kedepannya pemprop riau akan dijadikan sebagai pusat percontohan bagi propinsi lainnya yang ada di indonesia. "Untuk propinsi riau terdapat 22 Lokasi prioritas (Lopri) yang terdapat dikabupaten Rohil, bengkalis, dan Meranti. Untuk Rohil sendiri terdapat 5 Lopri yang terletak di kecamatan Bangko, Palika, dan Sinaboi, Kubu Babussalam (Kuba), dan Pekaitan," terangnya.

Wazirwan menilai, nilai strategis yang diambil adalah bagaimana agar daerah perbatasan tidak dijadikan pintu masuk bagi para pelaku tindak kejahatan seperti penyelundupan, narkotika, senjata api, terorisme, hingga pencurian ikan dan hasil kekayaan laut Indonesia.

Secara nasional, kata dia badan perbatasan diarahkan pada mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini sejalan dengan arah dan semangat Nawacita yang  digariskan Presiden Joko Widodo terutama dalam semangat memajukan poros maritim Indonesia.

Sehingga mendefenisikan perbatasan bukan lagi sebatas menjaga dari segi keamanan, tetapi lebih dari itu bagaimana agar kawasan perbatasan itu bisa dibangun sebaik mungkin tanpa mengenyampingkan potensi yang dimiliki suatu daerah perbatasan.

"Di Riau, terdapat dua  tipe kawasan perbatasan yaitu pertama, kawasan perbatasan langsung antarnegara yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang kedua, kawasan penyangga yang berada di  Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan.'' kata Wazirwan.
 
Di Sisi lain, Kecamatan Tanjung Medan belum juga mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung. Rencana pembangunan jalan poros penghubung kecamatan tersebut dengan Bagansinembah, belum juga terealisasi.

Anggota DPRD Rohil yang duduk di Komisi A ini juga menyorot dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Tanjung Medan. Menurutnya dengan usia Tanjung Medan yang sudah memasuki usia ketiga tahunnya, sudah seharusnya dipisahkan unit kerja pendidikannya. Berhubung sampai hari ini UPTD BPSnya masih bergabung dengan Kecamatan Induk.

"Kami sangat berharap pembangunan di Tanjung Medan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Sejauh ini kami menilai memang masih kurang. Apakah karena devisitnya anggaran atau prosedur lainnya, yang jelas Pemda harus lebih real dalam menilai pembangunan. Karena wilayah Tanjung Medan juga masuk skala prioritas," kata Budi.

Selain pembangunan yang masih sangat minim, kelengkapan unit kerja lainnya juga masih sangat kurang. Seperti unit pelaksanaan tugas daerah yang belum lengkap. Saat ini Tanjung Medan masih menumpang pada induk untuk urusan pendidikan. Dalam hal keagamaannya juga, Kantor Urusan Agama (KUA) juga masih memakai pengurusan administrasi kantor induk di Kecamatan Pujud.

Menurut politisi dari partai PAN ini, jika Tanjung Medan sudah memiliki unit kerja sendiri dalam bidang pendidikan dan lainnya, proses pengawasan terhadap dunia pendidikan akan lebih baik. Karena rentang waktu pengawasan lebih sedikit.

"Kita minta harus ada UPTD sendiri agar pendidikan di Tanjung Medan lebih baik, kualitas guru harus baik untuk menjaga kualitas anak didik. Jangan sampai pendidikan awal itu tidak baik, jika pendidikan awal tidak baik, maka pendidikan selanjutkan akan melenceng dari apa yang kita harapkan," tutup Budi Santoso.(r12/Adv/ris)