Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Memiliki beragam harapan akan pemerintahan yang bersih tentu diinginkan masyarakat. Dengan begitu, bangsa dan negara Indonesia ke depan jauh lebih baik dan pastinya semakin makmur. Harapan itu tentunya boleh kita impian bersama, bersihnya negeri ini dari perilaku korupsi yang harus diberangus. Korupsi adalah mental yang buruk di republik ini. Maka, tidak ada pilihan kecuali memeranginya dari diri sendiri.

Korupsi yang sistematis menjadi penyakit mental anak bangsa. Maka jangan biarkan kekayaan negeri ini raib ke tangan orang yang memperkaya diri sendiri.Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menegaskan, Pejabat struktural wajib menghindari perilaku buruk ini agar rakyat tidak menderita.
 
Jangan main main dengan korupsi, kolosi dan nepotisme sesuai undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang, pemberantasan korupsi membutuhkan proses panjang.Tetapi, jika dimulai dari diri sendiri untuk hidup sederhana, maka menuju pemerintahan yang bersih dan terwujud.

Optimis negeri ini bersih adalah harapan besar kita dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mewujudkan tuntutan masyarakat akan hak hidup layak.
Karena, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat besar dan mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki berbagai sumber daya untuk menunaikan pemerintah untuk memenuhinya.

Perihal korupsi di negeri ini bisa di katakan menyebar merata dari tingkat pusat sampai kinerja lembaga penegak hukum terutama dalam pengusutan dan penangkapan elite pejabat yang tersangkut kasus korupsi patut kita acungi jempol.
Jujur dengan diri sendiri modal awal menghindari jeratan hukum atas perilaku buruk korupsi.Karena,selama ini kita terus menuntut lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dapat dapat menjaga kredibilitas, sementara kita hanya berkoar 'berantas korupsi' tetapi untuk memulai bersih dari diri sendiri masih enggan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam pemerintahan." (HR.Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tarmidzi). Maka, korupsi harus sirna dari ruang birokrasi, maka jadilah wajah birokrasi yang siap melayani masyarakat secara tulus, bersih dan dengan tanggung jawab.
 
Untuk itu, pejabat eksekutif, legislatif, dan yudiriktif bekerjasama mengabdi demi kepentingan masyarakat. menyadari tugas berat ini, setiap jabatan harus berpegang pada landasan akhlak, iman dan takwa. Jadikan amanah sebagai ruang ibadah karena akan dipertanggung jawawbkan dihadapan Allah SWT.

Jika ini kita jalankan, maka pejabat publik tidak diragukan lagi kredibilitas diminta masyarakat. Sehingga, semangat masyarakat mendukung pemerintah yang bersih tidak akan pudar. Untuk itu, jadila pejabat negara yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keaadan tidak memiliki rumah akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak memiliki pembantu hendaknya mengambil pelayan, jika tidak mempunyau hewan tunggangan (kendaraan) hindaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainya, itulah kecurangan".

Memahami makna hadist Nabi tersebut, setiap fasilitas yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai kecurangan. Stiap pejabat negara harus senantiasa meas diri dan meminta fasilitas secara berlebihan di luar kebutuha pelaksanaan tugasnya. Setiap pejabat negra tidak dilarang mendapatkan fasilitas sesuai amanah yang dipegangnya untuk dapat memperlancarkan tugas-tugasnya, namun fasilutas itu harus proposional dan sesuai dengan kebutuhan.

Peran pemerintah sangat besar dan mencangkup seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki berbgai sumber daya untuk menunaikan kewajibannya, teteap saja tentutan masyarakat selalu lebih tinggi dibandingkan kemampuan untuk memenuhinya. Di tengah fenomena perubahan dunia, birokrasi membutuhkan inovasi baru bersifat strategis. Demekian pula osborne (1996) mengemukan.

Stategis sebagai instrumen imlementasi lebih lanjut dari prinsip Reinventing Governmen,yakni,Creating clarity of purpose Creating consequances form performance, putting the custumer in the driver's saat shifting control away from the top and the canter, creating entepreneural culture.

Intiny peran pemerintahan harus mampu memciptakan nilai-nilai baru (value creating) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu,governance dapat diartikan dalam sesuatu kegiatan pengarahan, pembinaan, atau dalam bahasa inggris, Guiding. Gernance adalah suatu proses diman suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi yang kompleks lainnya dikendalikan.
 
Pinto dalam (Karhi: 1997) mendifinasikan Governance "Praktek penyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerinta dalam pengelolaan urusn pemerintah secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya". Pengertian Governance dalam hal ini adalah proses pengaturan, pembinaan dan pengedalian kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Secara bebes good governance dapat diterjemahkan menjadi pemerintah yang bersih dan berwibawa atau pemerintahan yang amanah. Secara umum governance transparansi, Openness, rule of law.

Akuntabilitas yakni, kewajibang aperatur pemerintahan dalam bertindak selaku penanggung gugat segala tindakan dan kebijaksaan yang ditetapkannya. unsur ini merupakan inti dari pemerintah terdiri dari tiga jenis yaitu akutabilitas politik, akutabilitas politik, akutabilitas keungan dan akuntabilitas hukum (Brautigam, 1991).

Sedangkan menurut LAN (1998) akutabilitas pemerintahan di bagi atas Akuntabilitas menajerial, akuuntabilitas keuangan, dan akubilitas operasional. Akuntabilitas politik berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah tehadap rakyat berkaintan dengan mekanisme sistem pemilu dan mekanisme ceck and kekuasaan yang ada pada masyarakat.

Akuntabilitas keuangan yaitu kewajiban aparat mempertanggungjawaban penggunaan keuangan negara kepada rakyat. Sedangkan akutabilitas hukum berkaitan dengan sumua unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya, termasuk oeganisasi pemerintahan yang pada prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntukan hukum atas tingdakanya.

Transparansi merupakan instrumen peting untuk mewujudkan pemerintahn yang bersih dan berwibawa. Rakyat harus mengetahui secara terbuka atas segala proses perumusan kebijaksanaan pemerintahan garus dilaksanakn secara terbuka dan diketahui umum.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintahan pula harus terbuka dan memberika kesempatan bagi rakyat unuk megajukan kritikan dan terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Perintah yang baik dan terbuka akan memberikan informasi dan data yang memadai bagi masyarakat sebagi bahan untuk melalukan penilaian atas jalannya pemerintahan.
 
Sementara itu menurut Tiha (1997) Pmerintahan yang bersih berwibawa sangat tergantung pada pelaku-pelaku pemerintah (kualiatas sumber daya manusi aparaturnya), kelembaggan yang dipergunakan untuk pelaku-pelku pemerintahan untuk mengaktualisikan kinerjnya, pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintah itu harus diberlakukan dan kepemimpinan dalam birokasi publik.

Senada dangan hal tersebut Rasyi (1997) bahawa pembangunan pemerintah diarahkan pada dimensi adinistrasi, yaitu adinistrasi yang baik, oerganisai yang efisien serta aparatur yang berkokpeten dan jujur. Kultur adimistrasi yang melayani, meberdayakan dan membangun berlandaskan semangat ebterepreneurship perlu dibina secara berkesinambungan.

Berkaitan degan itu peranan motivasi dan efisien mekanisme dan prosedur kerja birokasi terutama dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan harus lebih disederhadakan.

Determinan utama untuk mencipkan pemerintahan yang berwibawa adalah kualiatas sumber data manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini penting karena SDM aparatus dapat berfungsi sebagai perencana, implememtasi pengendali evaluasi seluruh program-program pembagunan.
 
Oleh karena itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah aparatur harus bermoral dan berakhlak yang tinggi yang ditandai oleh kebesihan akidah, kebirsihan akhalak, kebersihan tujuan hidup, bersih harta dan bersih pergaulan sosial. Kemudian, berpengentahuan dan berkempuan untuk melaksanakan tugas yang diembanya secara profesioanal.

Aspek kelembagaan pemerintah kedepan akan berubah sesuai dengan perubahab perean pemerintah yaitu dari "rowing" kearah steering. Oleh karena itu desain kelembaggan pemerintah harus disesuaikan degan platform more steering the rowing, yaitu organisasi yang bersifat falt, efisien, flesibel, matrikial, kaya fungsi, miskin struktur dan yang lebih penting lagi adakah perganisai yang dapat menumbuhkan semangat pemberdayaan masyarakat.

Perimbangan kekuasaan, baik kekuasaan yang ada birokrasikan maupun kekuasaan yang ada di masyarakat. faktor kepimpinan birikrasi terutama mesyararatkan akhlak mulya, bersih dan cacat moral.

Hal ini penting dipenuhi karena faktor kepimpinan sangat menentukan dalam memberikan palayanan adail, transparan, rebuka dan tidak berpihak kepada kepentingan individu atau golongan. Syarat intelektualitas dan wawasan kepmimpinan mengharukan pemimpin birorasi memiliki visi yang jauh kedepan, demokratis, responsif, mengdahulan kepentingan umum dan kemampuan menggunakn sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.(adv/hms/jum)