Riau12.com-BAGANSIAPIAPI - SAMPAI saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku bagian dari birokrasi pemerintahan Kabupaten Rohil yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan.
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka tuntutan akan pelayanan pembayaran pajak yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan para wajib pajak menjadi sebuah keharusan. Masyarakat sebagai wajib pajak dan sebagai pengguna layanan Dispenda juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja Dispenda yang profesional.
Dispenda harus selalu memberikan pelayanan prima kepada para wajib pajak. Pelayanan terbaik yang diberikan oleh Dispenda sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Tak hanya itu, pelayanan prima adalah layanan terbaik yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak.
Semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan Dispenda, akan menjadi nilai plus bagi Dispenda. Dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dispenda, sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.
Pelayanan prima secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlakuan adil oleh pegawai kepada seluruh wajib pajak atas pelayanan yang diberikan menjadi sesuatu yang penting dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Bupati Rohil, H. Suyatno melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil mengaku Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu, mencapai target yakni sebesar Rp30 miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp26 miliar. pencapaian target itu mengalami kenaikan signifikan, namun pihak dispenda akan terus berupaya meningkatkan PAD tahun 2016.
"Alhamdulillah, 2015 PAD murni kita lebih kurang Rp30 Milyar. Tentunya tahun ini kita naikkan lagi targetnya," katanya.
Ferry berharap tahun 2016 ada lonjakan PAD dari berbagai sektor masing-masing di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan, lanjut dia setiap SKPD yang mendapatkan target juga akan mendapatkan penghargaan dari Bupati Rohil. "Saya pikir penghargaan ini penting supaya lebih baik lagi pencapaiannya dengan tujuan agar setiap dinas termotivasi untuk mendapatkan penghargaan tersebut," ujarnya.
Selain itu, potensi besar PAD Rohil baik dari perhotelan, rumah makan, restoran, maupun galian C serta pajak PBB agar dapat meningkatkan lonjakan PAD Rokan Hilir,"apa lagi saat ini Rohil telah berdampak dari rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat, sangat jauh pemotonganya mencapao Rp250 Miliar. oleh itu, PAD tahun ini harus di genjok untuk meneruskan pembangunan di Rohil,"bebernya.
Dispenda optimis dengan realisasi pajak reklame di tahun 2016 ini. Apalagi dalam tahun ini, semua item pajak harus ditingkatkan. Dan untuk pajak reklame, pihaknya melakukan koordinasi dengan stake holder terkait seperti Satpol PP.
"Kalau untuk pajak reklame memang ada peningkatan dibanding tahun lalu," katanya.
Dispenda Menurutnya, memasang target pendapatan di Dispenda Rokan Hilir pada tahun 2016 sebesar Rp 123 miliar. Realisasi pencapaian dari bulan Januari hingga April 2016 sudah mencapai Rp 98 miliar. Dari angka Rp 98 miliar tersebut mendekati angka Rp 20 miliar sudah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
''Kan waktu kita masih ada tujuh bulan lagi, dan kita sangat optimis bisa mencapai target yang dibebankan,dan kita akan beruapaya semaksimal mungkin dengan menggerakan semua jajaran kita untuk bekerja secara maksimal pula,'' katanya.
Menurut Fery H Parya, saat ini PAD yang besar didapat dari pajak penerangan jalan,hal ini peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Menurutnya PAD itu ada macam-macam seperti dari PAD murni yeng terdiri dari pajak dan retribusi.
''Selain PAD murni kemudian ada pendapatan dari kelompok pendapatan asli jasa giro, pendapatan dari pengembalian,ada kekayaan Pemda di BUMD, sangat banyak hingga total semuanya sudah Rp 98 miliar dan kita berharap dengan empat bulan PAD kita bisa mencapai di angka Rp.30 miliar,'' terangnya.
Sementara menurut Fery H parya PAD tahun lalu lebih kurang tercapai Rp.27 miliar dari pajak dan retribusi, mudahan tahun ini bisa naik menjadi 30 miliar, sementara pendapatnya hanya berkisar Rp85 miliar.
Dikatakan Fery bahwa Dispenda berupaya melakukan pola jemput bola untuk merealisasikannya agar bisa tercapai, pihaknya mesti membuat strategi supaya potensi PAD tersebut dapat tergali dengan maksimal.
Khusus untuk target PAD yang menjadi beban Dispenda, pihaknya tengah memperkuat koordinasi dengan pegawai ditingkat bawah.Antara lain untuk lebih meningkatkan penagihan kepada objek PAD yang masih berutang dan juga siapkan diri untuk jemput bola.
''Untuk potensi PAD yang ada di lapangan saat ini memang sangat tinggi dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kita memang mematok target PAD lebih tinggi dari tahun sebelumnya,'' ujarnya.
Dalam hal ini Fery H Parya dalam mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber potensi pihaknya berupaya memperkuat sistem penarikan pajak dengan memperkuat koordinasi dengan pegawai penagihan pendapatan kepada objek wajib pajak.
Kadis Dispenda Rohil : Fery Farya
Dinas Pendapatan Daerah Rohil akan berusaha keras merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015. Pihaknya mesti membuat strategi supaya potensi PAD tersebut dapat tergali dengan maksimal.
Lebih jeuh dijelaskanya, sektor pendapatan daerah Rohil terbesar bersumber dari dana bagi hasil migas (bukan pajak-red) tahun 2014 mencapai Rp1,2 triliun, dengan persentase 69.51 persen.
Begitu juga realisasi pendapan dana perimbangan tahun 2013, angkanya cukup besar mencapai Rp1,3 trilun lebih. Dengan persentase pendapatan 80.37 persen. Dari hasil ini, sektor penerimaan lainya dapat terbantu sehingga pendapatan asli daerah naik setiap tahunya.
"Kita akui dari sektor pendapatan dana perimbangan sangat bsar membantu daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dispenda berupaya terus mengenjot disetiap satker untuk mencapai realisasinya,"ujarnya.
Menurutnya, sedangkan disektor penerimaan daerah lainya yang besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ditambah sektor lainya pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian sumber lain pendapatan daerah yang sah.
"Jadi dari semua sumber penerimaan daerah dikalkulasikan meningkat atau naik setiap tahunya. Artinya, realisasi pendapatan yang ditargetkan tercapai. Meski demikian, hasil keseluruhan pencapaian terget daerah setiap tahunya akan jadi perbandingan. Dengan demikian menjadi motivasi bagi satker terkait untuk mengenjot setiap sektor pendapatan daerah,"ungkapnya.
Ferry menambahkan, seperti Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan hingga saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Minimnya kesadaran objek wajib pajak daerah menjadikan pendapatan disektor tersebut berkurang.
"Terutama di Kecamatan Pasir Limau Kapas, realisasinya jauh dibawah target yang ditentukan. Meski demikian kita berupaya membenahi dan mengevaluasi kembali data yang ada. Dan kedepan diharapkan dapat lebih baik dan mencapai target,"ungkapnya.
Namun, terhadap APBD tahun ini snagat jauh kemerosotan. hal ini karnakan dana bagi hasil daerah dengan pusat sangat jauh menurun. hal ini dikarnakan harga minyak mentak dunia mengalami menurunan. sehingga snagat berdampak dengan pendapatan PAD daerah.
"diakui tahun ini pemotongan APBD 2016 sangat banyak, ini dikarnakan pendapatan bagi hasil minyak berkurang. ini dikarnakan harga minyak dunia turun. untuk itu, tahun ini kita harsu memaksimalkan pendapatan dari sektor lainya. hal ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak terutam satker yang memiliki pendapatan,"tegasnya.
Sementara itu, untuk APBD tahun 2016, diasumsikan sebesar Rp2.184 trilun lebih. Pendapatan itu diperoleh dari pajak, retribusi, DBH dan SDA. Dari asumsi dasar didapat yakni belanja daerah diantaranya belanja tidak langsung asumsinya Rp1.404 triliun lebih, belanja langsung asumainya Rp1.804 triliun lebih.
Sedangkan, pembiayaan daerah diasumsikan sebesar Rp719 miliar, dengan pengeluaran daerah diasumsikan Rp26 miliar lebih. Demikian disampaikan Bupati Rohil H Suyatno, dalam sidang paripurna penyampaian keuangan dan APBD 2016, di ruang rapat Kantor DPRD Rohil.
Dalam nota keuangan yang disampaikan dalam rapat bersama DPRD beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat dari tahun 2014 mengalami percepatan sebesar 4.01 persen dibandingkan sebelumnya 2.49 persen tahun 2013.
Kemudian, tahun 2014 pertumbuhan perekonomian fisik mengalami kenaikan signifikan 12.42 persen.
Selanjutnya, perekonomian makro di Kabupaten Rohil secara nasional masih mampu berkembang, dapat dipastikan bahwa produksi perekonomian tahun 2016, akan lebih baik kedepan.
"Kita masih tergantung pada DBH dan harus diantisipasi dengan mencari disektor Sumber daya alam (SDA) yang belum dikelola secara maksimal," ungkap Bupati di dalam sidang Parnipirna.
Namun, pemerintah daerah berupaya mengatasi hambatan dan tantangan dengan mewujudkan pertumbuhan perekonomian melalui perkebunan, pertanian dan perikanan. Pemda sendiri bersifat fasilitator dalam mendorong percepatan perekonomian, tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Bupati menambahkan, bahwa dalam membangun kemandirian, pemerintah daerah berupaya menambah alokasi daerah, retribusi daerah dengan tidak membebani dunia usaha, namun hendaknya tetap memperhatikan azas kemandirian perekonomian, pemkab sendiri tetap berkomitmen meningkatkan kinerja secara menyeluruh memperhatikan desentralisasi fiskal.
Untuk tahun 2016, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohil tahun 2016 disebabkan terjadinya penurunan dana perimbangan atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kedaerah. Dimana Penurunan DBH rohil pada tahun 2015 lalu mencapai angka Rp500 Miliar lebih. Akibat dari penurunan DBH pada tahun lalu membuat APBD Rohil tahun 2016 terjadi perobahan-perobahan hingga mencapai Rp150 Miliar.
"APBD Rohil tahun 2016 memang banyak terjadi perobahan dari angka yang diajukan, hal ini tidak terlepas dari menurunnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, "ujar Bupati.
Selain diakibatkan menurunnya dana perimbangan, menurut Bupati menurunnya APBD tahun ini juga disebabkan oleh pemerintah pusat dalam membayar dana perimbangan tahun 2015 lalu sebesar Rp400 miliar. Sementara pada waktu itu pemkab bersama DPRD Rohil telah mensepakati APBD Rohil, "terangnya.
Dilanjutkan, Apabila pemerintah pusat tidak segera menyalurkan dana perimbangan itu tentunya akan berdampak terhadap APBD Rohil tahun 2016 sebesar Rp1 Triliun lebih tidak bisa digunakan untuk pembangunan negeri ini. Artinya semua kegitan tidak ada dan hanya memiliki dana belanja tidak langsung, Dengan begitu dana yang belum kita terima dari pusat itu akan dibintangi, "jelas Bupati.
Dalam hal ini Bupati menjelaskan kepada para camat serta datuk penghulu beserta jajarannya agar nantinya tidak merasa heran dikarenakan usulan kegiatan tidak bisa direalisasikan. "ini perlu kita sosialisasikan kepada satker bahwa ini bukanlah kemauan kita melainkan kebijakan dari pemerintah pusat, "katanya.
Lebih jauh dikatakan, sejauh ini Rancangan pendapatan belanja daerah (RAPBD) Rohil tahun 2016 telah dilengkapi dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan kepemrintah propinsi Riau. "sebelum diantar kepropinsi tentunya kita harus berkonsultasi dengan pihak DPRD Rohil terutama menyangkut kondisi APBD Rohil, "Pungkasnya.
Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan, mengatakan bahwa kebijakan umum anggaran merupakan anggaran fiskal dan RPBD dan nota keuangan menjadi wujud pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka.
Sementara, fungsi APBD merupakan otorisasi daerah, perencanaan dan administrasi. APBD memuat segala kebijakan, pendapatan daerah dalam 1 tahun, dengan melihat perkembangan kemasyarakatan baik jangka panjang, menengah dalam rencana kerja daerah.(adv/hms/eri)
