Sekira 30 perwakilan masyarakat tiga kecamatan itu diterima tiga Anggota Komisi A, Afrizal, Imam Suroso dan Bakhtiar, Kamis (11/8/16) di ruang sidang utama DPRD.

Sair, perwakilan masyarakat dari Kecamatan Kubu Babussalam diwawancara mengatakan, kehadiran mereka ke Komisi A, menyampaikan aspirasi menolak PT SRL. 

"Ke Komisi A menyampaikan aspirasi kami untuk menolak PT Sumatera Riang Lestari yang akan menguasai, mengambil lahan kami di Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Balai Jaya," katanya.

Perusahaan itu menurutnya sudah tiga kali datang ke Kubu Babussalam sehingga membuat masyarakat resah dan gelisah. "Dulu pada tanggal 1 April 2015, mereka merintis-merintis, kami tanya, atas perintah siapa mereka merintis, itu kami tangkap, petugas dari PT SRL kami serahkan ke kapolsek, tapi karena mereka itu tidak ada merusak tanaman kami, kapolsek dilepas kembali," terangnya.

Disusul tanggal 4 April 2015 diadakan pertemuan dengan PT SRL di kantor camat dihadiri camat, kapolsek, danramil serta masyarakat dan masyarakat tetap menolak keberadaan PT SRL sampai saat ini.

Lalu masyarakat sudah mengadukan permasalahan ini ke DPRD Rohil untuk yang kedua kalinya, kedatangan mereka pertama 28 Agustus 2015, kurang ada tanggapan.

PT SRL dijelaskan Sair, belum lama ini datang lagi ke Bangko Pusako, memasang pilar dengan maksud membuat tali air untuk kepentingan bersama. "Tapi ternyata setelah kita pertanyakan, kepentingan bersama siapa, mereka tidak bisa ngasih jawaban. Maka kami usir, itu yang terakhir tanggal 31 Juli 2016 ini," ulasnya.

April 2016 PT SRL memasang spanduk yang berisikan tulisan lahan milik PT Sumatera Riang Lestari dan akhirnya dibuka masyarakat.

"Mereka katanya telah memiliki izin dari pusat dan dikeluarkan tahun 2007, sedangkan sementara kami yang sudah tua-tua ini sudah mengolah lahan dari tahun 1992, sudah ada kami olah. Kok baru tahun 2007 mereka punya izin," keluhnya.

Sementara sekarang hutan tidak ada lagi di Kubu Babussalam, jumlah lahan yang dimiliki PT Sumatera Riang Lestari menurut peta yang didapat Sair dari Dinas Kehutanan 42.300 ha, lahan masyarakat pada tiga kecamatan. "Yang mau diklaim mereka punya, bahkan lahan yang ada berdiri rumah masyarakatpun mereka punya," ujarnya.

Terkait pengaduan masyarakat tersebut, Anggota Komisi A DPRD Rohil, Afrizal meminta masyarakat mempersiapkan data sampai tanggal 30 Agustus 2016. 

"Kalau data-data masyarakat sudah lengkap, kita akan memanggil PT Sumatera Riang Lestari termasuk Dinas Kehutanan dan perwakilan dari masyarakat ini untuk hearing kembali," tegas Afrizal.

Pihaknya bertekad membantu masyarakat menyelesaikan masalah ini sampai tuntas biarpun sampai ketingkat menteri.

Anggota Komisi A yang lain, Bahtiar meminta masyarakat tidak anarkis dan tetap bersabar, sebagai tindak lanjutnya akan dibawa keforum diskusi dengan pihak pemerintah dan PT SRL.

Menanggapi kejadian tersebut, Abdul Hadi, Humas PT SRL membantah pihak PT SRL menyerobot lahan masyarakat. "Kalau menyerobot tak mungkin, dasar PT SRL masuk kesitu, itu kan ada namanya IUPHHK HTI, mungkin dimana kedudukan hukumnya terhadap IUPHHK HTI, ke Dinas Kehutanan, atau ke Kementerian Kehutanan langsung," katanya.

Kalau menyerobot Abdul Hadi mempertanyakan dari sisi mananya menyerobot. "Tidak mungkin perusahaan menyerobot, itu aja. Kalau memang perusahaan menyerobot, berarti merampaskan, kalau merampas melanggar hukum, kalau SRL menyerobot, berarti ada tindakan hukum," ujarnya.

Namun untuk kondisi sekarang, dia malah mengeluarkan istilah lahan SRL yang digarap masyarakat. "Sekarang posisinya menyerobot, atau lahan SRL digarap oleh orang?, beda pengertian jadinya," imbuhnya.(jum/adv/DPRD)