Sosialisasi dilaksanakan secara marathon selama bulan Agustus 2016 pada enam kepenghuluan di enam kecamatan rawan karlahut. 

"Labuhan Papan, Jumrah, Bangko Bakti, Perkebunan Siarang-Arang, Sei Rangau, Mumugo," kata kabid Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Rohil, Sutawirapraja, Sabtu (13/8/16).

Permasalahan yang mengemuka selama sosialisasi menurut Sutawira, hampir semua kepenghuluan belum memiliki peta administrasi desa yang benar-benar akurat sehingga tata letak tapal batas belum jelas. 

"Untuk itu tiap desa kepenghuluan diharapkan mempunyai peta berbasis GPS, dengan peta administrasi yang benar kedepannya konflik antar desa, dengan perusahaan tidak ada lagi," harapnya. 

Ketika ditanya hubungan konflik dengan pencegahan karlahut, dia menjelaskan, kalau pemantauan hotspot yang berbasis koordinat menggunakan GPS akan mudah memantaunya. 

"Kalau ada peta administrasi desa berbasis GPS kita akan mudah memantau dilapangan karena singkron dan bisa memastikan apakah karlahut terjadi diwilayah desa tersebut," jelasnya. 

Disamping itu ditambahkan, ada masukan dari pihak kepenghuluan agar Peraturan Bupati (Perbub) Dana Desa direvisi agar dapat digunakan untuk pencegahan karlahut seperti yang disampaikan Bupati Suyatno.(jum/rt)