Rapat yang sempat tertunda beberapa kali ini dipimpin langsung Bupati Rohil, H Bistamam, selaku pemegang saham utama, bersama Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles dan Kabag Perekonomian Setdakab Rohil, Tiswarni, yang juga menjabat sebagai Komisaris. Turut hadir dalam rapat Rahmad Hidayat (Direktur Umum) dan Zulfakar (Direktur Pengembangan).

RUPS-LB tersebut menghasilkan keputusan penting menyangkut masa depan PT SPRH yang belakangan menjadi sorotan publik. Sejak awal 2024, masyarakat menyoroti polemik dana Participating Interest (PI) sebesar Rp488 miliar dari PT Riau Petroleum dan dana lainnya yang total mencapai Rp551 miliar dalam periode 2023-2024. Kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan di Kejati Riau.

Selain itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2024 senilai Rp19 miliar lebih yang disalurkan kepada 145 penerima juga tengah diselidiki oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

Berikut poin-poin hasil RUPS-LB tersebut:

Pertama, pemegang saham memutuskan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap Rahman (Direktur Utama) dan Mahendra Fikri (Direktur Keuangan). Dua Komisaris, Rugiantoro dan Agus Salim, juga diberhentikan dengan status serupa.

Kedua, Rahmad Hidayat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, merangkap jabatan sebagai Direktur Umum hingga Direktur Utama definitif ditetapkan.

Ketiga, Tiswarni ditunjuk sebagai Komisaris untuk menandatangani akta notaris hasil RUPS-LB.

Keempat, susunan pengurus terbaru adalah Rahmad Hidayat sebagai Plt Direktur Utama, Zulfakar sebagai Direktur Pengembangan, dan Tiswarni sebagai Komisaris.

"Keputusan dari RUPS-LB ini berlaku sejak hari ini, 30 Juni 2025," ucap Bupati Rohil, H Bistamam, yang telah menandatangani hasil rapat tersebut.

Bistamam dan Jhony Charles berharap Plt Direktur Utama segera bekerja menata ulang perusahaan usai rapat yang akhirnya berhasil digelar.

Tokoh masyarakat Rohil di Pekanbaru, Amirullah, yang dihubungi terpisah Selasa (1/7/2025) dini hari, menyampaikan apresiasinya terhadap hasil RUPS-LB. Ia menilai keputusan Bupati sebagai pemegang saham sudah tepat dalam mencopot para direksi yang dinilai tidak layak lagi menjabat.

"Menurut pendapat saya, mereka memang tidak layak lagi duduk di jajaran Direksi PT SPRH Perseroda itu," ujar Amirullah, alumni Teknik Sipil UNRI itu.

Namun, ia menyayangkan pengangkatan Plt dari nama-nama yang saat ini juga berstatus terperiksa di Kejati dan Polda Riau. "Kenapa Bapak Bupati tidak menunjuk Sekda atau Asisten sebagai Plt, agar dapat menyusun program dan mempersiapkan UKK," tambahnya.

Amirullah juga mendorong Bupati Rohil untuk mengumumkan hasil audit BPK Perwakilan Riau kepada publik, termasuk sisa dana Blok Siak senilai Rp6,3 miliar dan dana Participating Interest Blok Rokan sebesar Rp488 miliar yang telah diterima PT SPRH.

"Untuk apa saja uang sebanyak itu, ini berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," tutup Amirullah.(***)

Sumber: Goriau