Riau12.com-PEKANBARU- Pemadaman lampu jalan sebagai konsekuensi terlambatnya pembayaran hutang, sangat merugikan masyarakat dan bisa memancing terjadinya gangguan keamanan bagi pengguna jalan.

Plt Kepala BPKAD Pekanbaru, Alek Kurniawan sebut pelunasan PJU itu ada di DKP. "Kita inikan hanya pengelola keuangan. Kalau pelunasan PJU Silahkan tanya ke DKP," sebutnya.

Ketika adanya aksi pemadaman PJU sementara oleh PLN, Alek menyayangkan hal itu. "Memang ada tunggakan. Tetapi Pemko pasti lunasi. Kalau dipadamkan apa PLN pertimbangkan dampaknya kepada masyarakat?," sebutnya.

Selain itu, Alek juga menanyakan banyaknya PJU yang tidak ada meteran listriknya. "Kita bertanya juga. Apa betul Rp6,5 miliar hitungan bulanannya. Karena ada PJU yang tidak bermeter belum lagi PJU yang tidak hidup-hidup. Apa itu dihitung juga,?" tanyanya.

Sebagai bahan contoh bagi kita yakni Kota Semarang lanjut Alek. "Kota Semarang yang begitu luas, setiap bulannya hanya membayar Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp1,5 Milyar. Nah, mengapa Kota Pekanbaru yang hanya lebih kecil dibandingkan Semarang, kok lebih besar tagihan PJUnya.?" jelasnya.

Alek berharap bisa memaklumi kondisi Pemko yang memang anggarannya sedang terbatas.

"Memang masyarakat dibebankan biaya PJU dan itu masuk ke dalam PAD Pekanbaru. PAD itu merupakan bagian dari sumber APBD, dan mekanisme pencairan dan penganggarannya juga ada. Gak bisa uang yang terkumpul langsung kita bayarkan," terangnya.

Dengan padamnya PJU ini kondisi jalanan kota Pekanbaru yang gelap, juga akan memancing terjadinya tindak kriminalitas di jalan raya. Masyarakat yang bepergian atau pulang dari bekerja di malam hari akan merasa was-was dengan kondisi jalanan yang gelap.

"Sangat banyak dampak buruknya. Investor juga akan enggan masuk ke Pekanbaru, maka ini kita harus segera diselesaikan dengan bijak, Agar masyarakat kembali merasakan pelayanan penerangan jalan," pungkasnya.(r12)