Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah Kota (BPKAD) Pekanbaru, Aelk Kurniawan.

Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui sebuah aset itu milik pemerintah atau milik masyarakat. Sebagai contoh aset berupa kendaraan dinas. Cukup dengan memasukkan nomor polisinya saja masyarakat bisa mengetahui secara rinci itu aset tahun berapa, dipakai oleh pejabat mana dan berada di dinas apa.

"Begitu juga dengan aset tanah pemerintah kota semua akan tercatat secara online sehingga tidak terjadi lagi ganda kepemilikan," bebernya.

Disebutkannya, saat ini tim pencatatan aset Pemko Pekanbaru masih melakukan pematangan seluruh data aset daerah. Semua itu akan dicatat dan dijadikan database pemko Pekanbaru.

"Ada beberapa dinas yang masih dalam proses penyempurnaan data yakni Dinas Pendidikan dan Dinas PU. Ditargetkan sebelum akhir tahun seluruh penyempurnaan data sudah selesai," paparnya.

Ditanya dengan sistem penghapusan aset, Alek menjelaskan bahwa pihaknya saat ini hanya menunggu pengajuan dari instansi terkait.

 "Jika ada pengajuan akan kita ulang, apakah layak untuk dihapuskan tidak. Jika memang sudah layak untuk dihapuskan tentu akan kita hapuskan dengan sistem lelang dan hibah," katanya.(Adv/BPKAD)