Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perundang-undangan.

"Pemberian penghargaan ini untuk terus meningkatkan kualitas perundang-undangan dari pusat sampai daerah. Selain itu agar kementerian/lembaga mempunyai undang-undang yang baik dan berpihak pada masyarakat dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Nawacita dan Trisakti," ujar Yasonna di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/6/2016).

Ia menambahkan bahwa apresiasi ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan deregulasi agar adanya peningkatan ekonomi dan menarik investasi. Termasuk juga mendorong pembentuk undang-undang agar memenuhi asas dan hierarki perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

"Persaingan ini penting untuk dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Semangat memberikan yang terbaik pada masyarakat, sungguh hal yang sangat penting kita lakukan. Di tengah adanya perda yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat," lanjut Yasonna.

Penghargaan hari ini diberikan kepada 5 besar lembaga yang berasal dari tingkatan kabupaten/kota, provinsi dan kementerian. Kemenkum HAM melalui Ditjen Perundang-undangan berencana terus menyelenggarakan pemberian penghargaan ini di tahun-tahun depan.

Testimoni sempat disampaikan juga oleh Yasonna. Ia menyorot beberapa perda yang secara substansi ditujukan langsung kepada masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan dan akses transportasi adalah faktor yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia.

"Peraturan mengenai ibu hamil dan anak cukup menarik, bagaimana saya di AS sangat menikmati regulasi seperti ini. Saya dapat voucher susu gratis dan makanan sehat dari pemerintah sana. Supaya tidak ada anak yang malnutrisi. Kalau gizi dan kesehatan tidak baik, ke depan juga akan mengancam bangsa," kata Yasonna.

"Pendidikan juga memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Malaysia mengutamakan SDM yang sehat. Malaysia, jadi negara yang terbanyak mengirim anak-anaknya sekolah di luar negeri. Posisi pertama Jepang," tambahnya.

Sebagai dewan juri di tingkat grand final, hadir Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie. Berikut adalah daftar pemenang Anugerah Nawacita Legislasi 2016:

Tingkat Kabupaten/Kota:

- Terbaik pertama Kota Pekanbaru dengan Perda nomor 9/2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan

- Terbaik kedua Kota Balikpapan, dengan perda 9/2015 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak

- Terbaik ketiga Kabupaten Sorong dengan perda 2/2015 tentang penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang cacat

Tingkat Provinsi:

- Terbaik pertama Sulawesi Selatan dengan Perda nomor 2/2016 tentang penyelenggaraan pendidikan

- Terbaik kedua Nusa Tenggara Timur dengan Perda nomor 4/2015 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

- Terbaik ketiga Kalimantan Selatan dengan Perda nomor 10/2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Tingkat Kementerian:

- Terbaik pertama LIPI dengan Peraturan Kepala Lembaga nomor 7/2015 tentang penilaian dan pencatatan aset tak berwujud berupa pemberian paten di lingkungan LIPI

- Terbaik kedua Arsip Nasional dengan Peraturan Menteri nomor 23/2015 tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana

- Terbaik ketiga Menteri ATR BPN dengan Peraturan Menteri nomor 18/2016 tentang pengendalian tanah pertanian.(r12)