Kasus HIV/AIDS di Pekanbaru Terus Naik, Pemprov Riau Perkuat Gerakan Pencegahan dan Edukasi
Riau12.com-PEKANBARU – Di tengah meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru dalam gerakan melawan stigma sekaligus menekan laju penyebaran HIV di masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Agung, dalam kegiatan bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, Selasa (28/10/2025). Ia mengatakan bahwa perjuangan melawan HIV/AIDS bukan hanya persoalan angka atau data kesehatan, melainkan menyangkut kehidupan manusia yang berhak untuk hidup sehat tanpa diskriminasi.
“Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, saya yakin kita bisa melangkah lebih jauh dalam melindungi warga dari ancaman HIV/AIDS,” ujar Agung.
Agung menjelaskan bahwa edukasi, deteksi dini, dan dukungan sosial merupakan kunci utama dalam memutus rantai penularan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus HIV di Pekanbaru terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Tahun 2023 tercatat 408 kasus HIV, dan pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 474 kasus. Sementara itu, kasus AIDS meningkat dari 165 menjadi 174 kasus.
“Ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami cara melindungi diri dan pentingnya pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan membumi, terutama kepada kelompok berisiko serta kalangan remaja yang rentan karena kurangnya informasi. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi juga harus dilandasi empati dan keterbukaan untuk berbicara soal seksualitas, kesehatan, dan keselamatan diri.
“Penyebaran HIV tidak bisa dilawan hanya dengan aturan, tetapi dengan empati dan keberanian untuk berbicara terbuka tentang seksualitas, kesehatan, dan keselamatan diri,” tegas Agung.
Melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, pemerintah berkomitmen memperluas edukasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kampanye informasi, dialog komunitas, serta kegiatan langsung yang menyasar populasi kunci seperti pengguna narkoba, narapidana, pekerja seks, dan kelompok rentan lainnya.
Agung menambahkan, pemerintah ingin memastikan KPA berfungsi bukan sekadar sebagai lembaga, melainkan sebagai garda terdepan yang mendengarkan, mendampingi, dan memberi harapan kepada masyarakat yang hidup dengan HIV.
“Kami ingin KPA hadir bukan sekadar sebagai lembaga, tapi sebagai garda terdepan yang mendengarkan, mendampingi, dan memberi harapan. Karena HIV bukan akhir dari segalanya. Dengan dukungan dan pengetahuan yang tepat, mereka tetap bisa hidup sehat dan produktif,” pungkas Agung.
Komentar Anda :
