riau12.com PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta mengevaluasi dan merasionaliasi menyeluruh Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yang disediakan untuk mendukung program pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Kelmi Amri menjekaskan, sejak awal pelaksanaan, pada tahun 2020, Pemprov Riau telah mengalokasikan antara Rp200 hingga Rp300 miliar setiap tahun, guna memperkuat program pendidikan gratis bagi generasi muda Riau.

Langkah ini dianggap krusial dalam membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak mereka tanpa beban biaya tambahan.

Namun, seiring dengan dinamika perubahan dalam kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait dengan penerimaan guru-guru SMA dan SMK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemprov Riau diminta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi alokasi dana yang telah disediakan.

"Dengan adanya perubahan signifikan dalam struktur guru-guru SMA dan SMK yang beralih menjadi pegawai PPPK, penting bagi kita untuk meninjau kembali efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Hal ini penting agar dana yang tersedia dapat dialokasikan dengan tepat guna, sesuai dengan kebutuhan mendesak lainnya," jelasnya, Selasa (19/03/2024).

Evaluasi ini dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan program pendidikan gratis tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Riau.

Di samping itu, evaluasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemprov Riau dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut, sejalan dengan visi pembangunan pendidikan yang menyeluruh dan berkualitas.