Riau12.com, PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar kegiatan Pengentrian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD/OPD) dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Elite selama 3 hari dimulai tanggal 14-16 Agustus 2019.

Pengentrian ini diikuti oleh seluruh Kasubbag Program di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan narasumber Tenaga Ahli SIPKD Ricardo SE, M.Ak BPKAD Pekanbaru.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Syoffaizal melalui Kabid Anggaran Yulianis mengatakan, pengentrian ini menjadi bagian dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemko Pekanbaru. Sebab kemampuan SDM yang baik akan mempengaruhi kualitas pelayanan.

"Kegiatan pengentrian data termasuk berat dan beresiko. Laporan ini merupakan  unit kerja menjadi APBD  Pemko Pekanbaru, sehingga pengentrian tersebut harus disajikan secara baik, benar, tepat waktu dan akuntabel serta sesuai dengan permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 dan Peraturan Walikota (Perwako) tentang prosedur tetap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020," ungkapnya.

Selain itu, Yulianis juga menegaskan dengan entri ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar OPD yang merupakan konsolidasi data dari sisi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 daerah bisa semakin bagus. Dimana kinerjanya harus bisa semakin ditingkatkan dan ada sinkronisasi antara APBD dengan peraturan perundang undangan.

Disisi lain Tenaga Ahli Pendamping SIPKD Ricardo SE, M.Ak menegaskan, pihaknya menerapkan aplikasi ini untuk mempercepat Pemko Pekanbaru dalam menyusun  rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan ter-entry di e-planning dari masing-masing OPD.

"Pimpinan daerah sangat mengharapkan SIPKD ini dapat mempercepat Pemko Pekanbaru  dalam menyusun laporan Pengentrian. Diharapkan, setiap waktu dapat dilihat realisasi anggaran dengan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, terintegrasi ke pak Walikota langsung," katanya.

Lanjutnya, Aplikasi ini yang mendukung pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran, dimulai dengan penyiapan KUA dan PPAS. Aplikasi ini memberikan fasilitas penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, yang akan digunakan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

"Aplikasi ini dikembangkan dalam beberapa pengelompokan yang menggambarkan tahapan-tahapan penyusunan, pengesahan dan penetapan APBD, yaitu pembahasan KUA dan PPAS, penyusunan RKA dan penyusunan serta pengesahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan penetapan APBD sebagai tahapan terakhir yang kemudian menjadi sumber data untuk penyiapan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tukas Richardo.(r12)