Riau12.com, PEKANBARU-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan bimbingan teknis tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan dana kelurahan agar tepat sasaran, akuntabel dan transparan yang menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Keuangan.

Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Syoffaizal mengatakan kegiatan bimtek ini bertujuan memberikan edukasi dan pengetahuan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan.

"Karena ini adalah program baru, maka kita harus lebih profesional dan akurat untuk mengelola keuangan daerah kedepannya. Dari awal kita beri pengertian bagaimana resiko ketika kita salah dalam menjalankan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah," ujarnya.

Ditambahkan Syoffaizal, kegiatan Bimtek ini juga memberikan pelatihan dan pemahaman kepada pengelola keuangan Kecamatan dan Keurahan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana Kelurahan.

"Selama tiga hari, kita mengadakan pelatihan kepada seluruh pihak kecamatan dan kelurahan agar lebih paham dalam pelaksanaan kedepannya," tutup Syoffaizal.

Dalam kesempatan ini, BPKAD Pekanbaru mengimbau agar seluruh kelurahan di Pekanbaru segera mengajukan pencairan dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

"Kelurahan sudah bisa mengajukan pencairan dana alokasi umum. Bagi kelurahan yang sudah mengajukan, diharapkan segera melaksanakan kegiatan," ujarnya.

Basri mengatakan, sampai saat ini Pemko Pekanbaru melalui BPKAD sudah berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri, sehubungan dengan pembukaan rekening giro dana kelurahan.

"Mereka (pihak Bank Riau Kepri) bersedia untuk jemput bola kesetiap kecamatan, dengan catatan Bendahara dan Kasubbag Kecamatan mengkoordinir terkait surat menyurat, seperti KTP Lurah, KTP Bendahara, SK Lurah, SK Bendahara, NPWP Kelurahan, Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro tanpa setoran awal," ujarnya.

Mantan Kasubag Humas Setdako Pekanbaru ini menyebutkan pihak kecamatan diharapkan dapat segera memproses persyaratan yang diajukan oleh pihak kelurahan. "Mohon kerjasama dari kecamatan untuk dapat secepatnya memproses semua persyaratan, dan dapat berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan,” pungkasnya.

Dapat Diketahui, pemerintah pusat melalui Kemenkeu cairkan DAU Tambahan tahap satu sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 83 kelurahan, yang mana masing kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp 30.846.000 setiap bulannya.

Untuk diketahui, peserta bimbingan teknis tata cara pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat antara lain dari Kecamatan, kasubbag keuangan, Bendahara pengeluaran, Kuasa pengguna Anggaran Kelurahan, PPK pembantu, PPTK , Bendahara pengeluaran pembantu. Serta narasumber dari kementrian Keuangan Agung Arianto, SE, Ak, Jivfy Magdalena SIP, MAk. (r12)