Riau12.com-PEKANBARU - Pemerintah Provinsi terus melakukan monitoring terhadap 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, untuk menekan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016,

Hal tersebut memang harus dilakukan supaya pembahasan APBD-Perubahan juga bisa dilaksanakan sesuai prosedur.

"Kalau APBD inikan dananya sudah teranggarkan tinggal kita melakukan rasioalisasi terhadap anggaran mana yang efektif, mana yang belum efektif Inilah yang kita jadikan kasar dalam perubahan," kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Ahmad Hijazi.

Menurutnya serapan harus ditekan terus, setidaknya hingga diatas 50 persen. Jika serapan masih diangka yang kecil maka akan berpengaruh pula pada pembahasan APBD-Perubahan.

"Realisasi 26,38 percepatan terus dilakukan malah setiap hari melakukan breafing terhadap SKPD yang anggaran besar," katanya.

Dinas yang anggaran besar diantaranya Dinas Pendidikan, Ciptada, Bina Marga, Pertanian dan Peternakan, perkebunan, perikanan dan Kelauatan dan Biro Umum.

"Seperti yang kita sampaikan tempo hari, kita menyelesaikan masalah demi masalah dengan pendampingan karena memang butuh koordinasi," katanya.

Lebih lanjut disampaikanya proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2016, saat ini masih dalam tahap konsolidasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.(r12/tp)