Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil kepada wartawan, Rabu (29/6).

Selain pemerataan pembagian, distribusi dana bankeu yang disalurkan ke setiap Kabupaten kota juga harus terbuka. Selama ini dewan melihat pemerintah kurang transparan dalam mendistribusikan dana Bankeu ke kabupaten kota.

"Kita minta dilakukan pemerataan agar pemerintah tidak salah pilih kasih. Indikatornya ada tiga, di antaranya, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan luasan wilayah. Berdasarkan tiga hal tersebut nanti baru dibagi, jadi jelas, berapa anggaran yang seharusnya dibutuhkan dan diberikan untuk suatu daerah," ujar Adil.

Politisi Hanura ini menambahkan, sebagai fungsi pengawasan, pihaknya akan terus mengawal penganggaran bankeu tersebut, agar masyarakatdiseluruh kabupaten kota dapat merasakan dana Bankeu.

" Tidak bisa lagi dilakukan seperti tahun kemaren. Harus terbuka dan disampaikan rinciannya. Ini uang milik masyarakat, jangan sampai memunculkan persepsi lain di masyarakat karena tidak terbuka. Kalau tidak memihak kepada masyarakat, maka akan saya lawan," singkatnya.(r12/drn)