Riau12.com--Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam kepada PT Pertamina (Persero) yang dinilai tidak serius membangun kilang minyak baru. Akibat kelalaian itu, Indonesia terus bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) sehingga beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melonjak.

“Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, tapi Pertaminanya malas-malesan saja,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (1/10/2025).

Subsidi Energi Terus Membengkak

Purbaya menegaskan ketergantungan pada impor BBM membuat APBN terbebani hingga puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Dalam APBN 2025, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp498,8 triliun , dan hingga Agustus sudah terserap Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu.

“Subsidi energi naik terus. Solar, diesel, banyak kita impor. Sudah berapa tahun, puluhan tahun, kita tidak pernah bangun kilang baru,” tegasnya.

Janji 7 Kilang Tak Terealisasi

Menkeu juga menyinggung janji lama Pertamina pada 2018 untuk membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun. Hingga kini, tujuh tahun berselang, satupun proyek tak terealisasi. Padahal, menurut Purbaya, saat itu ada investor asal China yang siap membangun kilang dengan skema pengalihan kepemilikan ke Pertamina setelah 30 tahun beroperasi, namun tawaran itu ditolak.

“Nyatanya, mereka bilang mau bangun tujuh kilang, sampai sekarang enggak ada. Jadi, DPR juga harus ikut kontrol mereka,” sindirnya.

Insiden Kebakaran dan Lemahnya Pengelolaan

Purbaya juga menyoroti sejumlah insiden kebakaran kilang Pertamina yang membuat pasokan terganggu. Kondisi ini, kata dia, memperburuk situasi karena Indonesia semakin bergantung pada impor, terutama dari Singapura.

“Yang ada malah beberapa kilang dibakar. Kita rugi besar karena impor terus dari Singapura,” katanya.

Dorong Percepatan Proyek Kilang

Menkeu menegaskan bahwa pembangunan kilang minyak baru harus segera diwujudkan. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, langkah ini juga penting untuk menekan beban subsidi energi yang semakin membebani APBN.

“Kalau dibiarkan, negara rugi terus,” tutupnya.