Supervisi ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan forensik sebagai pilar utama Scientific Crime Investigation (SCI) dan pengungkit utama penyidikan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bidlabfor Polda Riau ini dipimpin langsung oleh Katim Supervisi Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Harold Wilson Huwae, bersama Kabid Labfor Polda Riau AKBP Dr. Ungkap Siahaan.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Harold Wilson Huwae menegaskan pentingnya implementasi Tindak Pidana Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) berbasis Scientific Crime Investigation secara nasional. 

“Supervisi ini dilakukan untuk memastikan standar forensik nasional terimplementasi dengan baik di wilayah, sekaligus memperkuat sinergi antara penyidik dan laboratorium forensik,” ujar Kombes Harold.

Supervisi mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan forensik, penguatan kolaborasi dengan penyidik, transparansi proses pemeriksaan, peningkatan kompetensi personel, serta optimalisasi penerapan SCI dalam setiap tahap penyidikan. Tim juga mengidentifikasi kendala teknis di TKP, baik di wilayah Polda Riau, Polda Kepri, maupun Polda Sumbar.

Selain pembahasan teknis terkait penanganan barang bukti, SOP di TKP, dan instruksi kerja tiap subbidang forensik, tim supervisi juga merekomendasikan adanya “manajer TKP” yang bertugas memberikan instruksi sebelum olah TKP dan melakukan konsolidasi setelahnya, untuk menghindari kesalahan prosedur.

Sebagai tindak lanjut, Puslabfor Bareskrim Polri akan menyusun rekomendasi khusus bagi Polda Riau, meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, pengadaan alat forensik portabel, penambahan alat khusus di tiap subbidang, serta penyempurnaan mekanisme koordinasi antara penyidik dan ahli forensik.

Kabid Labfor Polda Riau AKBP Dr. Ungkap Siahaan menyambut baik hasil supervisi ini. “Kami berkomitmen untuk segera mengimplementasikan rekomendasi tim Puslabfor guna meningkatkan kualitas layanan forensik kami,” tegasnya.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri dalam mewujudkan penyidikan modern berbasis bukti ilmiah, memperkuat integritas penegakan hukum, dan memastikan sinergi yang solid antara pusat dan daerah dalam penanganan perkara.(***)

Sumber: Riaumandiri