Riau12.com, BANGKINANG - Pembangunan gedung delapan lantai yang dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 telah menuai kontroversi sejak awal sebelum ketuk palu APBD 2019 dan hingga kini terus berlanjut dengan adanya kabar yang mengatakan bahwa pembangunan ini batal dilaksanakan dan anggarannya dialihkan sebagian ke kegiatan yang lain pada APBD perubahan.

Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Selasa (6/8/2019) terungkap bahwa sejak awal Ketua DPRD Kabupaten Kampar mengaku tidak ikut menandatangani memorandum of understanding (MoU) meskipun secara lembaga (DPRD) tetap melakukan pengesahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2019 dimana saat itu Bupati H Azis Zaenal masih hidup.

Ongah, begitu bapak tiga orang anak disapa mengatakan, sikapnya yang tidak ikut menandatangani termasuk penolakan dari Fraksi Golkar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018 itu karena ia menilai proses penganggaran gedung delapan lantai proses administrasinya tidak terpenuhi. Menurutnya, salah satu yang belum terpenuhi adalah tidak adanya rekomendasi dari Komisi IV (sekarang Komisi D red) dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia menegaskan bahwa sikap ini ia ambil karena mempertimbangkan aspek hukum dan konsekuensi hukum dikemudian hari.

"Makanya sejak awal sampai hari ini saya menyampaikan mohon dipertimbangkan. Yang lain disetujui, APBD tetap ketuk palu, tapi yang Itu (gedung delapan lantai) saya tak tandatangani MoUnya," beber Ongah.

"Bukan yang lain, MoU ini saja yang tidak ongah tandatangani," imbuhnya. S

Ia menambahkan, salah satu alasan mengapa ia menolak pembangunan gedung delapan lantai bersama Fraksi Golkar saat itu karena Kampar masih membutuhkan dana yang cukup banyak untuk kegiatan lainnya yang lebih urgen

"Kita ini bukan kekurangan gedung, gedung kita banyak, kan mubazir gedung yang ada masih bisa dimanfaatkan," terang Ketua DPD Partai Golkar Kampar itu.

"Darpada habis duit banyak untuk membangun gedung itu itu lebih baik hal lain yang wajib diperhatikan seperti infrastruktur dalam kota, terutama untuk penanganan banjir," imbuhnya.

Dikatakan, permasalahan banjir ini belum tuntas diatasi sampai saat ini meskipun telah beberapa kali terjadi pergantian bupati. Kebutuhan lain yang lebih penting adalah perbaikan infrastruktur daerah pinggiran, baik perbaikan dan pembangunan jalan maupun jembatan yang merupakan urat nadi transportasi masyarakat. Belum lagi kebutuhan untuk pendidikan, masih banyak gedung sekolah yang tidak layak.

"Saya bukan tak setuju membangun gedung delapan lantai. Jangankan delapan lantai, seratus lantai mau kita bangun kalau duit kita banyak," tegasnya.

Daripada membangun gedung delapan lantai yang bakal menghabiskan anggaran hampir Rp 100 juta dalam dua tahun anggaran dan bakal memakan biaya perawatan yang tak sedikit, menurut Fikri, lebih baik memperbaiki gedung yang saat ini tidak berfungsi seperti gedung Bupati Kampar yang lama di Bukit Cadika. "Kantor Bupati Kampar yang sekarang tiga lantai saja kurang terawat apalagi delapan lantai," bebernya.

Lebih lanjut dikatakan, memperbaiki gedung yang lama dan membangun dua hingga empat gedung baru dengan anggaran pembangunan masing-masing sekitar Rp 4 miliar saja sudah bisa menghemat anggaran puluhan miliar. "Anggaplah satu gedung itu butuh empat miliar, totalnya baru enam belas miliar. Coba bandingkan, kalau bangun delapan lantai, duitnya yang habis sembilan puluh juta lebih selama dua tahun anggaran," bebernya.

Seperti diketahui, cerita mengenai kontroversi pembangunan gedung delapan lantai tidak hanya heboh di warung kopi dan ditengah masyarakat, namun telah sampai ke gedung DPRD Kampar.

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (5/8/2019) dengan agenda penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan 2019, anggota DPRD Kampar dari Fraksi PPP-PKS Muhammad Anshor menyampaikan interupsi dan mengatakan Pemkab Kampar bersikap mencla-mencle karena adanya kabar pembatalan pembangunan gedung delapan lantai. Anshor juga minta pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Kampar menyampaikan secara resmi pembatalan itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi DS yang memimpin rapat berpendapat bahwa hal itu cukup disampaikan di rapat Badan Anggaran. Hal senada juga disampaikan Firman Wahyudi dari Fraksi Hanura.(rtc)