www.riau12.com
Kamis, 20-09-2018 | Jam Digital
13:55 WIB - Menhub RI Sebut Kecelakaan Banyak Merenggut Usia Muda | 11:44 WIB - Kasus DBD di Pekanbaru Sudah 242 | 10:12 WIB - Disdalduk KB Galakkan Kesehatan Reproduksi Bagi Ibu PKK se-kota Pekanbaru, | 08:25 WIB - Lurah dan Forum RT RW Airputih Siap Wujudkan Aksi Pekanbaru Bersih | 20:30 WIB - Kepergok Mesum, 8 Pasangan Remaja di Dumai Diciduk Petugas Gabungan di Kos-Kosan | 19:30 WIB - Massa Alamak Berdemo Minta Kasus Dugaan Tipikor Pembangunan Pipa Transmisi Dituntaskan
 
BPK Hadiri LHP atas LKPD DIY di DPRD DI Yogyakarta
Jumat, 25-05-2018 - 14:25:56 WIB

TERKAIT:
 
  • BPK Hadiri LHP atas LKPD DIY di DPRD DI Yogyakarta
  •  

    Riau12.com-Wakil Ketua BPK RI, Prof. DR. Bahrullah Akbar menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yojakarta (DIY) dalam Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung, Wakil Ketua dan Anggota DPRD DIY, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta para pejabat di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi DIY dan Pemda DIY, Yogyakarta, Jum'at (25/5/2018).

    "Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan," ujar Bahrullah Akbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada wartawan disela-sela acara.

    Bahrullah menjelaskan, dalam paripurna tersebut, BPK kembali memberikan opini WTP atas LKPD DIY Tahun Anggaran 2017.

    Wakil Ketua BPK yang hadir didampingi oleh Auditor Utama BPK, Bambang Pamungkas menambahkan bahwa, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. "Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan," jelasnya.

    Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini.

    Pada akhir sambutannya, Wakil ketua BPK, berharap LKPD yang telah diaudit oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Oleh karena itu, BPK bersedia memberikan penjelasan bilamana pimpinan atau anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi laporan.

    “DPRD dapat mengusulkan pertemuan dengan Perwakilan BPK Provinsi DI Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas,” pungkasnya. (Ridwan)



     
    Berita Lainnya :
  • BPK Hadiri LHP atas LKPD DIY di DPRD DI Yogyakarta
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    4 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    5 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    6 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    7 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    8 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    9 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
    10 Ada Mobil Goyang, Setelah Dibuka...Ternyata Polisi Mesum
     
    Pekanbaru Rohil Advertorial Pariwara Galeri Foto Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved