JAKARTA, Riau12.com - Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, dan biasa terjadi pada setiap musim kemarau, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kepedulian gubernur dalam mencegah atau mengendalikannya.

Karena itu, dia meminta sejumlah pihak yang kritis jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat.

"Jangan hanya Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya yang disalahkan. Sebab hutan lebih dekat dengan gubernur sebagai perpanjangan tangan pusat," kata Laode Ida, Jumat (18/9).

Menurut dia, Pemda bukan saja lebih dekat rentang kendalinya terhadap kawasan hutan yang terbakar, tapi juga punya kewajiban untuk lakukan pengawasan dan pencegahan secara langsung untuk perlindungan lingkungan dan kehutanan.

"Apalagi di hampir semua daerah otonom ada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Kedua instansi itu yang secara teknis harus dimintai pertanggung jawabannya. Serta kepala daerah yang miliki kewajiban sebagai pemimpin dan pengendali kebijakan di daerah," tandas mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini.

Sayangnya, sambung dia, banyak gubernur yang tidak begitu peduli atau lalai memerhatikan perkembangan kebakaran hutan itu. Seharusnya koordinasi antar-daerah intens dilakukan oleh para gubernur yang miliki kawasan hutan yang bersambungan, dalam rangka melakukan pencegahan dan penangannya secara bersama.

"Tapi tampaknya para kepala daerah lalai melakukan tugas koordinasi dan kerjasama antar-daerah itu. Dengan begitu, kebakaran hutan bisa dikatakan sebagai produk pembiaran oleh para kepala daerah."

Maklum, barangkali sektor ini bukan dianggap sebagai proyek basah, melainkan lebih hanya dianggap capek-capek saja. "Atau juga, bukan mustahil, pembiaran kebakaran hutan itu secara sengaja dibiarkan atau bahkan dibuat  oleh pihak-pihak tertentu untuk ciptakan kesan buruk pada pemerintah pusat," Laode menduga-duga.