Riau12.com-JAKARTA- Dua kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum jelas (abu-abu) kelanjutannya. Kasus tersebut adalah suap alih fungsi hutan dan suap pembahasan APBD Riau, apakah sudah dihentikan atau terus dikembangkan. Mengingat kasus tersebut keduanya melibatkan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Saat ditanya kelanjutan kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan kasus suap APBD Riau yang melibatkan mantan Gubernur Riau Annas Maamunm Ketua KPK Agus Rahardjo, mengakui belum melakukan pengecekan atas kasus tersebut hingga saat ini.

"Nanti saya cek dulu, saya belum tahu persis kasusnya seperti apa," kata Agus saat ditanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/16).

Sebagaimana diketahui, sudah banyak pejabat dan penguasa di Riau yang terjerat dalam dua kasus tersebut. Di antaranya mantan Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung, Edison Manurung, dan untuk kasus APBD ada juga mantan Gubernur Annas Maamun, mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Suparman, Kirjauhari.

Agus Rahardjo menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah satu tahun. Ia pun mengaku sudah mengevaluasi kinerja dirinya dan lembaga yang dipimpin selama satu tahun terakhir. Mantan Ketua LKPP itu, mengklaim evaluasi menghasilkan kebijakan baru. Kebijakan itu berkaitan dengan peningkatan kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Evaluasinya secara internal sudah kami lakukan, dan tahun 2017 yang akan datang Pimpinan akan mengeluarkan kebijakan umum. Jadi kami targetkan Insya Allah tahun 2017 itu kinerjanya bisa di double ya 100 persenlah dibanding tahun 2016," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/16).

Agus menegaskan, kebijakan itu harus diikuti oleh seluruh jajarannya. Hal itu dilakukan agar tercapai apa yang jadi putusan pimpinan, yakni meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi.

"Tentu (Kebijakan itu) harus diikuti oleh temen-temen di deputi pencegahan, penindakan dan deputi yang lain, agar sinkron," ujarnya.(rt)