Ia pun meminta para pegawai di kementerianya untuk melakukan revolusi dalam menggunakan anggaran negara yang notabene anggaran untuk rakyat.

"Revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan perubahan. Revolusi tidak terjadi tanpa perubahan," ujar Susi di acara rapat kerja teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (30/5/2016).

"Perubahan dalam menggunakan anggaran pembelanjaan pemerintah harus lebih ditingkatkan efisiensinya dan sufisiensinya," lanjut menteri nyentrik itu.

Ia bersyukur APBN Indonesia terus naik selama 10 tahun terakhir. Seharusnya, peningkatan anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, kenyataan berkata lain. Peningkatan pembangunan belum sejalan dengan peningkatan anggaran yang terus meningkat.

"Tidak boleh lagi bahwa APBN membeli atau belanjakan barang dengan harga 3-4 kali lipat. Kenyataan di pasar itu tidak boleh terjadi lagi," ucap Susi.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu mengatakan, inefisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga justru akan membebani rakyat.

Pemerintah akan mengalami defisit anggaran. Pencarian pendanaan untuk pembangunan pun pasti akan dilakukan, salah satunya dari utang luar negeri.

Utang inilah yang menurut Susi akan membebani rakyat. "Apabila utang negara makin tinggi, saya pastikan kewajiban warga negara juga makin tinggi," kata dia.

Oleh karena itu ia meminta semua jajaranya beserta pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pencapaian hasilnya. Hal itu diharapkan akan mampu memastikan pengunaan anggaran bisa efisien. (r12/tp)