Riau12.com-JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi telah mengantongi bukti kuat terkait upaya penghilangan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama. Temuan ini muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di kantor biro perjalanan haji dan umrah, Maktour Group, pada Kamis (14/8/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa indikasi penghilangan dokumen ditemukan langsung di lokasi penggeledahan. “Yang kami terima informasinya bahwa penyidik menemukan adanya dugaan penghilangan barang bukti yang ditemukan di kantor MT yang berlokasi di wilayah Jakarta,” ujarnya, Kamis (26/11/2025).

Hingga saat ini, pihak Maktour Group belum memberikan keterangan resmi. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa upaya penghilangan barang bukti diduga dilakukan dengan membakar dokumen. Seorang staf Maktour disebut membakar dokumen manifes kuota haji yang diterima pihak travel. Dugaan ini menjadi salah satu fokus penyidik untuk menentukan apakah unsur pidana perintangan penyidikan terpenuhi.

“Penyidik akan menganalisis apakah penghilangan atau upaya penghilangan barang bukti itu masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak,” jelas Budi.

Selain penggeledahan kantor, KPK juga telah mencegah pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri. Penyidik memeriksa sejumlah pegawai perusahaan tersebut dan menyita uang tunai senilai miliaran rupiah.

KPK kini memusatkan penyidikan pada pembuktian pokok perkara dugaan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pendalaman dilakukan terhadap mekanisme pembagian kuota haji, pola pendistribusian, hingga dugaan praktik jual beli kuota haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji 2023–2024 ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Nilai tersebut bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan.