Berbicara soal keberadaan PT Freeport, Koordinator Pusat Front Nasionalisasi Freeport (FNF), Ida Bagus Arief menilai, perekonomian dunia saat ini seperti dikendalikan korporasi melalui skenario untuk menguasai sumber-sumber daya alam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Fenomena tersebut kata dia, terjadi di Indonesia dengan keberadaan Freeport. Di mana pemerintah seperti tidak berdaya dengan keinginan Freeport terkait keinginan untuk perpanjang kontrak.

"Situasi negara kita sekarang mundur kembali pada masa penjajahan. Terbukti dengan adanya intervensi dari modal asing. Negara kita sekarang sudah sepenuhnya dikolonisasi (oleh Freeport-red)," kata Ida, Rabu (9/12/2015).

Menurutnya, eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak tahun 1967 silam hanya memberi segelintir keuntungan saja bagi rakyat Papua khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

"Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia merampok harta dan merusak bumi Papua. Dari total produksi PT Freeport Indonesia, Indonesia hanya mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham sembilan persen dan royalti sebesar satu persen," sesalnya.

Ia menilai pertambangan emas dan tembaga Freeport jelas tidak memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. "Justru Provinsi Papua menjadi provinsi yang miskin dan terbelakang," katanya.

Adapun mengenai keberadaan aparat keamanan di Papua, menurutnya itu hanya untuk melindungi kepentingan Freeport sendiri. Bukan melindungi kepentingan rakyat Papua.

"Militer di sana menjaga beroperasinya tambang emas dan tembaga yang dilakukan Freeport atas tanah Papua," kata dia.

Pihaknya pun mendorong pemerintah menasionalisasi perusahaan tambang yang berada di Papua tersebut. Pembentikan FNF sendiri lanjut Ida, bertujuan menuntut keseriusan elite politik membangun kedaulatan negara. Pasalnya, hingga saat ini FNF menganggap kisruh politik di MKD DPR seperti drama.

Aksi Dukungan Usir Freeport dari Indonesia

"Persoalan pokok dirampasnya aset Indonesia oleh Freeport tak pernah jadi perhatian serius negara," keluhnya.

Ia pun menyoroti adanya ketidakbecusan pemerintah untuk mengembalikan kekayaan Papua yang dikuasai PT Freeport Indonesia. Padahal, pada 14 Januari 2016 merupakan batas akhir PT Freeport Indonesia menyampaikan penawaran divestasi (melepas) saham.

PP Nomor 77 Tahun 2014 mengatur Freeport wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 30 persen karena melakukan kegiatan tambang bawah tanah. Namun, hingga kini, saham Indonesia di Freeport hanya sebesar 9,36 persen.(r12/okz)