Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, persoalan ini bermula dari kedatangan Presdir PT Freeport Indonesia menemui dirinya di DPR, 27 April 2015. Dalam kesempatan itu, pihak Freeport menyampaikan beberapa program PT Freeport

"Intinya, mereka minta bantuan untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait untuk memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia," ungkap Setya Novanto, Selasa (17/11/2015).

Tapi kan Presiden dengan jelas menyampaikan bahwa sepanjang untuk kepentingan rakyat, khususnya di Papua, itu akan jadi perhatian. Dengan catatan, Freeport harus memenuhi kewajibannya, yaitu bagi hasil, CSR, dan pembangunan smelter.

"Beliau (presiden) juga berpikiran bahwa (perpanjangan kontrak Freeport) sampai 2021," ungkapnya.

Tapi kemudian, pihak Freeport tak patah arang. PTFI terus melobi dan mendorong Setnov hingga dua kali melakukan pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 13 Mei 2015 dan 8 Juni 2015. Setnov mengakui bahwa dia sudah memiliki perasaan tidak enak dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

"Saya sudah merasa harus hati-hati," ujarnya.

Dan terbukti benar saja, pertemuan dengan PT Freeport Indonesia dipelintir sedemikian rupa. Disebutkan bahwa dirinya mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham sebesar 20 persen.

Setnov menegaskan, tidak mungkin dirinya mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya adalah simbol negara yang harus dihormati, tidak mungkin dirinya melakukan itu.

"Mengenai saham, kita harus mengerti bahwa ada mekanismenya. Adak ode etik di Indonesia dan Amerika. Apalagi PTFI sebagai perusahaan Amerika Serikat harus patuh terhadap Foreign Corruption Practise Act (FCPA). Terkait pembelian saham, ini harus dicatat, siapa dan pakai uang apa harus dicatat.

Sebagai pimpinan DPR, Setnov juga tidak mungkin meminta saham begitu saja kepada PTFI. "Tidak mungkin orang seperti saya meminta saham," tegasnya.(r12/okz)