www.riau12.com
Sabtu, 18-Mei-2024 | Jam Digital
13:27 WIB - Investor China Tinjau Titik Koordinat Pembangunan Jembatan Bengkalis,Harap Masuk PSN | 13:04 WIB - Antisipasi WNA Rohingya Ilegal Bertambah, Pemko Pekanbaru Bentuk Pos Pengawasan di Pintu Masuk | 12:39 WIB - Diisukan Berada di Jakarta, Ini Inisial dan Ciri-ciri Pembunuh Vina yang Ditemukan Polda Metro Jaya | 12:02 WIB - Banyak Pengungsi yang Tidur di Reruntuhan Bangunan, PMI Akan Kirim 500 Unit Tenda ke Gaza | 11:48 WIB - Inhu Bertekad Ukir Prestasi di RBD dan FTBI: Upaya Perlambat Kepunahan Bahasa Daerah | 11:08 WIB - Tingkatkan Konektivitas Antar Pulau, Pemprov Riau Tinjau Pembangunan Jembatan Sei Pakning-Bengkalis
 
Menkumham Sudah Terima Putusan MA soal Golkar & PPP
Selasa, 17-11-2015 - 11:49:37 WIB

TERKAIT:
   
 

JAKARTA, Riau12.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengaku sudah menerima salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz.

"Golkar dan PPP sudah kita terima (salinan putusan), sekarang sedang dikaji oleh staf," kata Yasonna saat ditemui di acara 'Peningkatan Profesionalitas Perancangan Perundang-Undangan', di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Meskipun demikian, politikus PDIP itu belum bisa memastikan sampai kapan kajian atas putusan MA ini selesai dilakukan sehingga pihaknya bisa mengambil sikap terkait hal tersebut. Menurut Yasonna, dirinya pasti akan patuh atas putusan MA tersebut.

"Kita lihat dulu kajiannya seperti apa. Tapi saya patuh kepada undang-undang, saya patuh hukum," tukasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait sengketa kepengurusan. MA memutuskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau, dengan Ketua Umum Aburizal dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Pada amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis Hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi.

Sementara itu, MA juga mengabulkan permohonan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Mahkamah Agung (MA) memutuskan, pengurus PPP yang sah adalah hasil Munas Jakarta, dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma.

MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi.(r12/okz)




 
Berita Lainnya :
  • Menkumham Sudah Terima Putusan MA soal Golkar & PPP
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    4 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    5 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    6 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    7 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    8 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    9 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2022 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved