Terlebih dengan merapatnya PAN dan ingin menawarkan sejumlah kadernya untuk menduduki posisi menteri.

"Jika dulu disebut koalisi tanpa syarat. Tapi sekarang koalisi pasca bayar. Barang jadi dulu baru eksekuasi," ujar Donal dalam diskusi Sindo Trijaya, di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).

Donal menambahkan, alasan sejumlah partai menginginkan jatah menteri lantaran jabatan tersebut menjadi lahan basah untuk pendanaan partai. Alur tersebut muncul ketika menteri dengan mudah mengakses ke sumber-sumber ekonomi negara.

"Kenapa partai ingin kursi menteri, sulit dibantah, karena kursi merupakan jembatan untuk state recourses, itu sumber pendanaan partai untuk terus stabil. Apalagi sistem pendanaan partai itu lemah," imbuhnya.

Dalam pengelolaan BUMN misalnya, Donal mencatat posisi perusahaan berplat merah yang vital di sektor ekonomi langsung, kini menjadi tempat disebarnya jaringan tim sukses. Hal tersebut merupakan bagian dari ucapan terimakasih pemerintah atas dukungan di pilpres silam.

"Harus diakui, posisi komisaris, itu bagian dari ucapan terimakasih. Apalai di BUMN, kepentingan bisnis, kebijakan dan relasi dengan swasta, jadi itu lingkaran besar dan lingkaran kecilnya di situ," pungkasnya.(r12/okz)