www.riau12.com
Selasa, 29-09-2020 | Jam Digital
10:51 WIB - Parah! Pria Ini Paksa Putri Tirinya Berhubungan & Rekam: VIDEO nya Viral | 09:01 WIB - Berlebihan Main Game PUBG Mobile Hingga Berhari-hari, Remaja 16 Tahun Ini Meninggal Dunia | 10:18 WIB - Mall Pelayanan Pekanbaru Dikunjungi DPMPTSP Sijunjung Sumbar | 22:23 WIB - Mau Transaksi Senjata Api, Polsek Tampan Borgol 2 Pelaku | 18:23 WIB - Walah! Dua Anggota DPRD Pekanbaru Inisial R dan Z Positif Covid-19 | 16:12 WIB - Pabrik Pengolahan Ban Bekas di Pekanbaru Dilalap Sijago Merah
 
Tok! MK Tolak Permohonan Honorer Diangkat Jadi PNS
Rabu, 20-05-2020 - 06:35:12 WIB
TERKAIT:
 
  • Tok! MK Tolak Permohonan Honorer Diangkat Jadi PNS
  •  


    Riau12.com, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akibat merasa tidak mendapat kepastian hukum kapan diangkat menjadi PNS.


    Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan UU ASN mengakomodasi hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.
    Hal itu terkait dalil pemohon yang menyebut UU ASN tidak menyebutkan status dan kedudukan pegawai honorer sehingga tidak terdapat perlindungan untuk pegawai honorer.


    Wahiduddin Adams mengatakan dilihat dari permohonan, inti keberatan para pemohon bukan pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018.


    "Terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK," tutur Wahiduddin Adams.


    Dengan demikian, keberatan pemohon bukan terhadap UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai.
    Apalagi pendelegasian seperti itu dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.


    "Dalil para pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum," kata dia.


    Selain itu, dalam putusan, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan untuk melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (grc)



     
    Berita Lainnya :
  • Tok! MK Tolak Permohonan Honorer Diangkat Jadi PNS
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    4 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    5 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    6 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    7 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    8 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    9 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2019 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved