Dorna dijadwalkan akan mengunjungi kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memastikan kesiapan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan balapan MotoGP pada musim 2017 mendatang. Sayangnya, MoU yang dirancang pemerintah hingga hari ini belum rampung.

"Kemarin kita sudah beri tahu ke Pak Tinton (pengelola Sirkuit Sentul) bahwa kita belum bisa sepakati MoU dengan Dorna karena menunggu payung hukum," kata Sekretaris Menpora, Alfitra Salam saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/10/2015).

Padahal, payung hukum penyelenggaraan MotoGP di Indonesia merupakan hal urgen yang perlu diselesaikan secepatnya. Pasalnya, sebagai tuan rumah, Indonesia membutuhkan dana besar untuk menyelenggarakan balapan tersebut. 

"Saat ini kita sedang menjajaki kemungkinan dibuat Keppres. Dan itu nanti di luar anggaran Kementerian lembaga, karena tidak mungkin murni dari anggaran Kementerian saja," tambah Alfitra.

 

Pemerintah sangat berharap kedatangan Dorna untuk memberi kepastian bahwa Indonesia benar-benar ditunjuk sebagai penyelenggara balapan musim depan. Dengan kepastian tersebut, kata Alfitra, Indonesia bisa lebih mantap dalam mempersiapkan persyaratan tuan rumah grand prix.(r12/sindo)