Riau12.com-PEKANBARU-Meskipun tak tercapai target, Realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Riau untuk triwulan pertama, sampai maret 2018 mengalami peningkatan dalam bentuk nominal sebesar Rp986,79 Miliar, dari tahun 2017 sebesar Rp924,63 Miliar. Meskipun angka tersebut masih sebesar 12, 4 persen atau kurang 2,6 persen dari target yang seharusnya mencapai 15 persen.

Adapun kenaikan realisasi ini terdapat pada Belanja barang yang disebabkan realisasi belanja operasional telah mencapai 18 persen atau Rp103.633 juta, dan realisasi belanja non operasional sudah mencapai 119,546 juta atau 14 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan realisasi belanja barang pemberian bantuan operasional, karena juknis pelaksanan BOS terbit lebih awal dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, persentase realisasi mengalami penurunan pada belanja pegawai dan belanja modal dibandingkan tahun 2017. Salah satunya pada belanja modal BLU senilai 1 persen dan belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal fisik lainnya masing-masing senilai 2 persen.

Namun demikian, secara nominal belanja modal pada triwulan pertama 2018 meningkat dibanding triwulan pertama 2017, yakni sebesar Rp4,94 Miliar. Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja infrastruktur berupa belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang semula Rp827,55 Miliar 2017 menjadi Rp1,2 triliun.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Prov Riau Tri Budianto, Selasa, (10/4/2018) dalam jumpa pers menyatakan sampai maret ini belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merealisasikan anggaran. Hal itu terutama disebabkan keterlambatan penerbitan SK KPA/Pejabat Perbendaharaan.

Selain itu, terblokirnya Pagu DIPA di Provinsi Riau sebesar Rp6.352.511.000 juga menjadi kendala, adanya instruksi menunda kegiatan dari eselon satu pemilik program dan keraguan beberapa kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan, karena nama yang tertera dalam DIPA tidak sesuai dengan SK yang diterima.

Selain itu, Budhianto kemudian mengatakan, berdasarkan level realisasi, dari total 491 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DIPA APBN di Provinsi Riau, hampir dua pertiga realisasinya sudah lebih besar 10 persen.

"Level kita sudah cukup baik dan tentu akan terus berusaha meningkatkan. Dari 491 SKPD, hampir dua pertiganya sudah direalisasikan lebih dari 10 persen," ujarnya.

Namun, sampai akhir triwulan pertama yang habis pada bulan maret 2018 lalu, masih terdapat SKPD penerima DIPA APBN di Riau yang belum ada realisasi anggaran sama sekali.