Riau12.com-MAKASSAR-Berdasarkan data, Indonesia adalah negara dengan tingkat ketimpangan nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Ketimpangan ekonomi diukur lewat kepemilikan kekayaan.
Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah cukup memprihatinkan.
Menurutnya hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi banyak dikuasai ekonomi golongan orang kaya.
"Situasi ketimpangan ekonomi di Indonesia sekarang ini sudah memperhatingkan, dimana ekonomi saat ini dikuasai hanya sengelintir orang," ungkapnya di acara diskusi Forum Jurnalis Makassar di Gedung Keuangan, Sabtu (15/7/2017) seperti dilansir makassartoday.
Syarkawi meyebutkan bahwa 1 persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 40 persen lebih kekayaan nasional. Itu Artinya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh konglomerat.
"Konglomerasi dalam pengertian integrasi bisnis dari hulu ke hilir di tangan satu grup atau satu orang. Akibatnya muncul fenomena tingkat penguasaan pasar sangat besar, dimana hanya ada dua atau tiga pemain besar yang menguasai sektor-sektor strategis," ungkapnya.
Parameter kedua dalam mengukur ketimpangan nasional adalah gini ration. Gini ratio adalah jarak antara pendapatan terendah pekerja dengan pendapatan tertinggi. Angka gini ratio 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sedangkan angka 1 berarti distibusi pendapatan semakin timpang.
Harus diakui bahwa indeks gini ratio nasional cenderung membaik. Dari tahun 2015 sebesar 0,40, menjadi 0,39 pada tahun 2016. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari target nasional yakni 0,36. Gini ratio 0,39 masuk dalam kategori sedang.
Sementara bila ditinjau dari angka kemiskinan pada tahun 2016 bertengger pada angka 14.1% atau setara dengan 37,3 juta penduduk Indonesia.
Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut di atas mengindikasikan bahwa ada kelas pemilik modal yang memonopoli kekayaan nasional dan ada kelas nonpemilik yang rentan terhadap kemiskinan dan eksploitasi.
Jika melihat gini ratio dan melihat data ketimpangan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa masih ada eksploitasi atau penghisapan di sana.
Untuk itu, KPPU mendukung langkah pemerintah untuk mendorong pemerataan sebagai jalan menanggulangi ketimpangan. Salah satu cara yakni mendorong pemerataan dengan membenahi regulasi.
"Selanjutnya struktur pasar yang harus dibenahi melalui memasukkan pemain-pemain baru," pungkas Syarkawi.(*)
Komentar Anda :
