Pasalnya, harga minyak subsidi tersebut dipatok Rp15.700 per liter, namun di lapangan banyak ditemukan harga yang jauh lebih tinggi dari HET.

Menanggapi kondisi tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, Job Kurniawan, mengatakan Pemprov Riau berencana menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi agar harga tetap terkontrol. Nantinya, BUMD pangan di Riau dapat menyalurkan minyak subsidi ini sesuai HET kepada masyarakat.

"Pemprov Riau bersama Bulog dan Polda akan menggesa BUMD kita untuk berada di pasar-pasar, sehingga kita edarkan ke masyarakat sesuai HET," ujarnya.

Job menyebut Pemprov Riau juga sedang mengkaji skema pendistribusian agar minyak goreng subsidi lebih mudah diakses oleh para pengecer. Harapannya, masyarakat dapat berbelanja dengan mudah tanpa adanya permainan harga.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag Kota. Sudah dipersiapkan juga distributor di pasar-pasar, sehingga para pengecer mudah mendapatkan barang dan menjual produknya ke masyarakat sesuai HET," sebutnya.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan distributor agar ada yang rutin ke pasar, menyalurkan langsung kepada para pengecer, sehingga bisa dijual sesuai HET," imbuhnya.

Dengan adanya keterlibatan BUMD, lanjut Job Kurniawan, diharapkan harga minyak goreng subsidi dapat kembali normal dan masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai kebijakan pemerintah.

"Kami saat ini bersama instansi terkait terus mengawal proses pendistribusian barang, sehingga tidak terdapat permainan harga di pasaran," tukasnya.(***)

Sumber: Cakaplah