Listrik Sering Padam, Dewan Desak PLN Survei Kerugian Masyarakat
Jumat, 09-10-2015 - 10:47:05 WIB
PEKANBARU, Riau12.com - Galaunya masyarakat karena listrik, membuat kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru geram dengan kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hingga saat ini masih berlanjut. Bahkan akibat pemadaman tersebut dewan meminta pihak PLN melakukan survei kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.
Pasalnya, masyarakat dinilai orang yang paling utama kena himbas akibat pemadaman tersebut.
"Jangan kerugian PLN saja yang dihitung, kerugian warga juga. Buat permohonan maaf terbuka kepada masyarakat," ungkap Roni Amriel, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Roni, pernah tidak terpikir PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. "Okelah hal-hal yang sistemik dan teknis itu tidak semudah membalik telapak tangan, kalau tidak dimulai PLN maka setiap tahun krisis listrik akan terjadi".
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, bahwa sejak dahulu pihaknya di Komisi IV yang memang mitra kerja PLN telah mempertanyakan dalam rapat kerja (hearing) apakah PLN tidak memiliki perencanaan yang baik untuk mengatasi krisis listrik ini.
"Apakah PLN tidak punya tenaga Litbang pemikir-pemikir teknis yang memikirkan apa langkah strategis agar pemadaman ini tidak ada lagi ke depannya, apakah dengan menginisiasi Pemko/Pemkab, membuat proposal perencanaan, agar ada kepastian, rencana 25 tahun ke depan, agar konkrit dia," tanya Roni.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar ada konsekuensi yang ditanggung PLN jika pemadaman ini masih saja terjadi bahkan semakin tahun semakin parah. Konsekuensi yang dimaksud yakni dengan memberikan kompensasi tersebut.
"Masyarakat diminta kewajiban mereka (bayar listrik tepat waktu), tidak ada toleransi, lambat bayar putus, kelebihan bayar tidak dikembalikan, ini konsekuensi BMUN yang monopoli. Tapi masyarakat tetap butuh listrik, kalau kondisi seperti ini kita ingin PLN punya program konkrit dan jelas, jangan sistemik sampaikan, kita ndak mau tahu, masyarakat ndak mau tahu itu," ujar Roni.(r12/hr)
Komentar Anda :