Gugatan tersebut telah diajukan dengan Nomor Perkara 208-02-04/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024 dengan alasan merasa dirugikan oleh kebijakan petugas di lapangan karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memasukkan perolehan suara pribadi Idris Laena menjadi suara partai.

Kuasa Hukum Idris Laena, Viktor Santoso Tandiasa menyebut, telah terjadi pelanggaran yang membuat kliennya mengalami pengurangan suara sebanyak 4.505 suara.

Kuasa hukum Idris Laena lainnya, Teuku Raja Rajuandar mengklaim bahwa modus yang terjadi adalah surat suara yang dicoblos atas nama Idris Laena, jika tercoblos juga gambar partainya, maka ini dijadikan suara partai.

"Ini jelas sangat merugikan, karena menyalahi PKPU pasal 53 angka 5 PKPU nomor 25 Tahun 2023. Dan naasnya terjadi secara masif di ratusan TPS, lintas kecamatan di lima kabupaten dapil 2 provinsi Riau," kata dia, Senin (6/4/2024).

Oleh karena itu, ia menambahkan, dalam petitum pada sidang tanggal 29 April 2024 di MK tim kuasa hukum mengharapkan agar kesalahan implementasi di lapangan tersebut dapat diluruskan serta suara yang bergeser menjadi suara partai dapat dikembalikan menjadi suara pribadi caleg Idris Laena.

Sumber: halloriau.com