Riau12.com - PEKANBARU - Dinas Sosial Pekanbaru mengusulkan ke Komisi III DPRD Pekanbaru mengenai Anggaran Penanganan Fakir Miskin serta Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruangan Komisi III, Selasa (11/10/22) pekan lalu.


Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri bersama nggota Komisi III lainnya, Suherman, Irman Sasrianto, Hamdani dan Yasser Hamidy. Sementara dari Dinas Sosial Pekanbaru dihadiri oleh Kepala Dinas, Idrus berserta para kabid.


Dalam rapat, Kadis Sosial Pekanbaru Idrus mengatakan, perlu adanya support anggaran untuk bantuan guna mendukung program yang ada di Dinsos Pekanbaru.


Terutama terkait penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru, bantuan fakir miskin dan orang terlantar serta penanganan gepeng.


Selain itu, ada juga program lainnya seperti bantuan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses atau mobilitas serta kemandirian


"Pemerintah akan berupaya maksimal dalam menyejahterakan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru melalui pemberian bantuan," kata Idrus.


Sebelumnya, dia menjelaskan Dinas Sosial juga telah memberikan bantuan yang disalurkan pada tahun 2022 ini yang bersumber dari APBD Pemko Pekanbaru, berbentuk kaki palsu untuk para penyandang disabilitas fisik.


Di mana, ada empat unit kaki palsu sudah diberikan kepada penyandang disabilitas dari lima yang akan ditargetkan pada tahun anggaran 2022.


Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Aidil Amri mengatakan, dalam rapat dengan Dinsos, pihaknya fokus membahas persoalan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru. Sebab, masyarakat mengeluhkan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.


"Kita menerima laporan dari masyarakat, ada yang penerima PKH itu sudah kaya, ada juga yang telah meninggal dunia itu masih mendapatkan bantuan," kata Aidil.


Politisi Demokrat ini menyebut, penyaluran bantuan manfaat masyarakat ini tidak tepat sasaran dikarenakan kinerja dari pendamping PKH yang turun untuk mendata di setiap kelurahan maupun RW.


"Dari hasil pemaparan Dinas Sosial tadi, masalahnya itu ada di pendamping. Kita ingatkan pendamping di kelurahan atau RW ini jangan ada bermain-main data penerima PKH," tegasnya.


Menyikapi bantuan tersebut yang tidak tepat sasaran, Aidil mendesak Dinas Sosial dapat sesegera mungkin melakukan validasi ulang data penerima PKH di Kota Pekanbaru.


"Tadi sudah diberi keterangan, Dinas Sosial akan meninjau ulang lagi data-data penerima PKH tersebut," ujarnya.


Selain itu, dalam rapat ini juga membahas terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap penyakit masyarakat ini.


"Gepeng ini sudah meresahkan, ada yang anak-anak yang dibawah umur. Jadi kita minta gepeng ini ditertibkan selama bulan puasa," tutupnya. (*)