Riau12.com - PEKANBARU - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Pekanbaru, mendata sebanyak 100.048 keluarga di Kota Pekanbaru beresiko stunting atau kurangnya asupan gizi.


Kondisi ini didengar saat Disdalduk-KB Pekanbaru, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (11/10/2022) lalu.


Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan pada tahun depan, jumlah kasus stunting atau gizi buruk berada di angka 6 persen. Pemerintah kota melalui tim bakal membuat program bagi masyarakat untuk mencegah kasus stunting.


"Pada tahun ini angka stunting di Pekanbaru berada 11,5 persen. Tim penurunan stunting Pekanbaru bakal mengejar indikator agar bisa mencapai target. Dari indikator itu apa yang mesti kita harus penuhi lagi, apa yang harus kita lengkapi lagi," kata Kepala Disdalduk-KB Kota Pekanbaru, Muhammad Amin.


Amin menyebut untuk kasus stunting sendiri di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 333 kasus. Jumlah ini tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.


Namun demikian jumlah kasus tersebut  untuk Provinsi Riau masih terbilang paling rendah. Termasuk juga jauh dibawah standar nasional.


"Kalau nasional itu 14 persen, untuk Kota Pekanbaru diangka 11 persen. Artinya kita masih dibawah target nasional," jelasnya.


Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi bersama tim master analis situasi dan pemetaan program pencegahan dan penurunan stunting, dalam membahas sejumlah upaya untuk mengejar indikator penurunan stunting.


Tim di lapangan juga telah memberikan data tahap awal secara konkret (kasus stunting) untuk penurunan stunting di Pekanbaru.


Untuk keluarga yang memiliki resiko stunting pihaknya saat ini sudah mulai melakukan penanggulangan. Seperti pendampingan mulai dari masa sebagai calon pengantin, hamil, pasca melahirkan hingga anak berusia 0-2 tahun.


Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, mengatakan, untuk mencegah kasus stunting pada balita, pada tahun 2023, Disdalduk KB Pekanbaru menggelontorkan anggaran mencapai Rp 82 miliar, untuk mencegah kasus stunting.


Upaya mencegah stunting ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rembuk juga dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya upaya penurunan kasus stunting secara terintegrasi.


"Ada juga komitmen bersama dalam menurunkan kasus stunting," jelas Aidil.


Kasus stunting di Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Dari tahun 2021 sebesar 18,58 persen. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 2,24 persen.


Ada 15 kelurahan di Kota Pekanbaru bakal menjadi fokus penanganan stunting. Kelurahan itu masuk dalam zona merah stunting. (*)