JAKARTA, Riau12.com - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan pihaknya tak memiliki otoritas terkait perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena masih ada 12 daerah yang memiliki pasangan calon kurang dua. Hadar menekankan hal tersebut adalah otoritas pemerintah.

Sebagai penyelenggara pemilu, menurut Hadar, KPU tak masalah jika ada Perppu. "Tidak ada masalah. Lagi-lagi persoalan Perppu atau undang-undang mau diubah itu bukan otoritas KPU. Jadi, silakan saja kalau pemerintah mau keluarkan Perppu, kami akan tindak lanjuti Perppu itu," kata Hadar di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Meski menindaklanjuti jika Perppu diterbitkan, Hadar berharap keputusan ini dilakukan secepatnya dan tak terlalu lama. Pasalnya, jika tak segera dilakukan maka akan sulit menempatkan.

Ia menganalogikan Perppu ini seperti sebuah peraturan baru dalam pertandingan. Maka agar atlet atau pemain tak bingung sebaiknya peraturan segera diberlakukan.

"Harapan kami agar tidak terlalu lama. Semakin jauh perjalanan ini, semakin sulit menempatkan. Kalau di dalam pertandingan jika diperkenalkan cara baru, kan pada bingung pemainnya. Ini analogi sederhana saja, mohon maaf jadi disegerakan jika membuat perubah aturan atau lewat Perppu itu," tuturnya.

Hadar mengingatkan kembali posisi KPU dalam hal ini hanya sebagai penyelenggara pemilu.

"Kami tidak ikutan, kami hanya penyelenggara. Jangan kami didesak-desar untuk setuju atau tidak setuju (Perppu)," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih terdapat 12 daerah yang memiliki pasangan calon kurang dua.

Tjahjo menyebut Perppu ini mesti menunggu selesainya batas pendaftaran akhir tahap dua, Senin (3/8) besok.

"Harus menunggu sampai selesainya batas tiga hari pendaftaran tahap kedua yang diatur KPU selesai," sebut Tjahjo saat dihubungi, Jumat (31/7/2015), malam. (dtc)