Anggota DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan, tekadnya sudah bulat untuk menggugat SK Kementerian LHK tersebut, karena ia menilai apa yang sudah diberikan Kemen LHK tersebut tidak sesuai dengan jumlah luasan yang dikeluarkan oleh tim terpadu.

"Tim terpadu sudah melakukan kajian, namun pihak Kementerian malah mengurangi luasan RTRW. Saya juga sudah pernah meminta pemprov untuk menggugatnya, namun tampaknya mereka tidak mau menggugat. Kalau nggak sanggup, minggir. Biar saya yang PTUN-kan," ujar Asri.

Hal senada juga disampaikan Suhardiman Amby. Ia mengungkapkan, masih banyak rumah masyarakat dan perkantoran yang saat ini masih dalam kawasan hutan.

"SK itu kan merong-rong hak-hak rakyat karena yang kita ajukan 2,7 juta hektar, tapi yang disetujui hanya 65.000 hektar, masih ada yang belum tercover," ungkapnya.

"Kita tidak bisa menerima SK itu begitu saja, kita akan PTUN-kan dalam waktu dekat. Saya akan melaporkan secara pribadi, tidak melalui kelembagaan DPRD Riau," kesalnya.(r12/drn)