PEKANBARU,Riau12.com-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman lakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Selasa (29/3/16). Diantara tema yang dibahas soal nasib venue PON bernilai triliunan khususnya main stadium, yang kini menjadi 'rumah hantu'.

Dari paparan politisi Partai Keadilah Sejahtera (PKS) usai melakukan pertemuan tertutup bersama Plt Gubri tersebut, Fahri, mengaku sudah mendengarkan langsung dari orang nomor satu di Riau terkait venues PON di Riau. Fahri berpendapat ada yang salah dengan sistem penegakan hukum. Dimana, pasca ada temuan kasus hukum pada proses pembangunan venue PON, tidak seharusnya penegakan hukum menghentikan pembangunan.

Dia menyampaikan sikap protes kepada lembaga penegak hukum bahwa tidak seharusnya dalam hal melakukan kejelasan hukum terhadap kasus yang membelit itu, justru haris menghentikan proses pembangunan venue PON Riau sampai selesai.

Dia memberi contoh pada kasus Hambalang. Pejabat terima suap hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Tapi justru pembangunan yang mangkrak itu sampai Rp2,5 triliun.

"Kita sibuk dengan sensasi 1 miliar rupiah, tapi lupa bahwa kerugian negara justru lebih besar. Kasus serupa juga terjadi pada pembangunan venue PON di Riau. Dan ditinggalkan begitu saja," ujar Fahri.

Lanjutnya, setiap proses penegakan hukum mestinya tidak serta merta menghentikan pembangunan seperti halnya venue PON main stadion. Akibatnya, dinegeri ini terlalu banyak kegiatan pembangunan yang mangkrak akibat tersandung hukum.

"Jikapun ada proses hukum dalam pembangunan itu tetap dipersilahkan untuk dilanjutkan. Namun demikian semua pembangunan itu tidak boleh berhenti. Jadi terlalu banyak mangkrak di republik ini," ujarnya.

Salah satu penyebabnya, tidak lain karena ada ancaman dari penegak hukum agar itu dihentikan. Seluruh pembangunan itu, telah menjadi aset negara dan tidak boleh dirugikan.

Dia ingin, Pemerintah Provinsi Riau harus segera melakukan koordinasi dengan penegak hukum terkait kasus pembangunan venue PON di Riau.

Ada pun solusi yang ditawarkannya, Fahri mengaku pihaknya DPR RI ke depan akan berusaha mencarikan jalan keluar, dengan cara mengundang kementerian terkait termasuk Pemprov Riau untuk kembali duduk bersama.

"Saya bisa mengundang kementerian terkait dan pemda untuk mencari jalan keluar agar proses pembangunan ke depan bisa tetap dilaksanakan," ungkap Fahri.(r12/rt)