Dalam konteks provinsi Riau, provinsi penghasil minyak ini sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak 9 Desember tahun lalu sebagai wujud pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Daerah yang melaksanakan hajatan demokrasi serentak itu antara lain Bengkali, Dumai, Kepulauan Meranti, Inhu, Siak, Pelalawan, Kuansing, Rohul dan Rohil di tahun 2015 dan disusul Pekanbaru dan Kampar di tahun 2017 dan ditutup oleh Pemilihan Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati Indragiri Hilir ditahun 2018 mendatang.

Merespon polemik pemilihan kepala daerah terpilih yang jauh dari harapan dan aspirasi masyarakat, Lembaga Kajian Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau menyelenggarakan diskusi bertajuk "Mencari Sosok Ideal Kepala Daerah Tahun 2017: Pilkada Pekanbaru dan Kampar". Diskusi yang dimoderatori oleh Elfiandri ini menampilkan Narasumber-narasumber yang dianggap kredibel dibidangnya. Dari Unsur Pimpinan Muhammadiyah Riau, langsung menerjunkan Wan Abubakar yang merupakan orang nomor satu di ormas yang mengusung slogan islam yang berkemajuan tersebut, semetara itu dalam perspektif akademis diisi oleh Hasanuddin yang merupakan pengamat politik Riau dan akademisi universtas Riau. Untuk melihat secara konverhensif juga didatangkan praktisi Media yaitu Zulmansyah Sekedang yang merupakan General Manager Riau Pos Group. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Wilayah di Komplek Perkantoran Muhammadiyah diskusi itu bermula.

Wan Abu Bakar dalam dalam pemaparannya menghimbau kepada partai politik untuk bertobat dari praktik politik transaksional dalam menyokong kepala daerah "Partai Politik bertobatlah dari praktek politik transaksional" ucap Mantan Gubernur tersebut.

Wan memaparkan Sosok Ideal Kepala Daerah Pekanbaru dan Kampar juga mengupas tentang Peran partai politik yang menurut konsep idealnya mencalonkan pimpinan daerah harus berdasarkan aspirasi rakyat dan bukan malah sebaliknya penentuan calon pemimpin daerah hanya ditentukan oleh segelintir elit politik yang kental akan aroma pragmatism politik semata.

"Partai mengusung calon untuk pemimpin daerah hanya ditentukan oleh elit-elit politik yang berkuasa dan berdasarkan pola pragmatisme," kata Wan. 

Mantan politisi PPP tersebut juga mengemukakan syarat untuk menjadi pemimpin ideal dalam perspektif Muhammadiyah yaitu harus amanah dan kredibel "Pemimpin ideal itu harus amanah dan kredibel," tutur Wan.

Sementara itu, dalam perspektif Pers, Zulmasyah Sekedang menyampaikan realitas tren kepemimpinan berbagai daerah hari ini. Mantan aktivis HMI tersebut mengatakan banyak pemimpin daerah yang selalu dipuji-puji media, namun akhirnya berujung dipenjara kata Zulmansyah meniru ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengundang pemimpin redaksi se Indonesia di istana diujung masa jabatannya.

Zulmasyah juga mengakui bahwa media juga berupaya untuk menyokong pemimpin yang memiliki track record  yang baik dengan cara mengeskpose profile calon kata Zulmansyah di hadapan puluhan unsur pimpinan Muhammadiyah Riau. Selain itu,Zulmansyah juga mengutip apa yang pernah diungkapkan Ronggowarsito tentang konsep kepemimpinan, Ronggowarsito Berteori bahwa seorang kepala daerah harus memiliki Hastabrata, yaitu delapan sifat unggul seorang pemimpin yang dikaitkan dengan sifat-sifat alam diantaranya: Bagaikan surya, Bagaikan candra atau rembulan, Bagaikan kartika atau bintang-gemintang, Bagaikan awan, Bagaikan bumi, Bagaikan samudra, Bagaikan api dan Bagaikan bayu atau angina menirukan peramal Jawa kuno tersebut.

Hasanuddin, selalu akademisi memiliki kacamata lain dalam mencari sosok ideal kepala Daerah Tahun 2017: Pilkada Pekanbaru dan Kampar. Dosen Ilmu Politik tersebut mengawali pemaparannya melihat daerah Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sekaligus sebagai area simbolik keagungan peradaban Melayu Riau, menjadi keniscayaan dipimpin oleh orang yang tepat, Kata Hasanuddin.

Sejauh ini, tambahnya, Pekanbaru tidak menunjukan diri sebagai representasi keagungan peradaban yang ditunjukan oleh ciri-ciri fisik ataupun pada prilaku masyarakatnya. Sedangkan Kampar sebagai buffer zone bagi Pekanbaru disebelah barat dan selatan sejauh ini tidak menunjukan sebagai penyangga yang mampu memanfaatkan potensi pekanbaru dalam mendorong kemakmuran rakyatnya, tutur Hasanuddin.

Syarat mutlak, menurut Hasanuddin untuk Pekanbaru dan Kampar membutuhkan perubahan-perubahan besar dalam rangka memposisikan diri sebagai tempat yang nyaman dihuni oleh  warganya. Dalam konteks itu Pekanbaru dan Kampar tidak cukup dipimpin oleh orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi keniscayaan harus dipimpin oleh orang besar atau aktor luar biasa, tutup Hasanuddin.(r12)