PELALAWAN, Riau12.com - BEM se Riau siap mengawal pelaksanaan Pilkada serentak sembilan daerah di Provinsi Riau. Bahkan, penyelenggaran Pilkada ini, sesuai yang diharapkan, BEM se Riau mengusung kontrak rakyat. Hal tersebut, sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Se Riau ke III di Universitas Islam Indragiri (UNISI) di Tembilahan yang diselenggarakan tepatnya pada tanggal 23-27 Juni 2015. Musda ini di hadiri oleh 27 Perguruan Tinggi dari 59 Perguruan Tinggi yang ada di Riau.

Diantaranya UNRI, UIN SUSQA, UMRI, UIR, UNILAK, UPP, STMIK DHARMAPALA, STIKES PAYUNG NEGERI, ABDURRAB, UNISI, UNIKS, Dll. Dari Musyawarah Daerah yang diselenggarakan, didapatkan hasil atas kesepakatan bersama, antara seluruh Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau atas Dasar Ketuhanan YME, UUD 1945, Pancasila.

Hal ini disampaikan Pirka Maulana, selaku Koordintor Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau, kepada wartawan, Ahad (2/7/15).

Katanya pada Musda itu terbentuk juga Program Kerja yang salah satu Program Kerjanya adalah Mengawal Pemilihan Kepala Daerah dalam Moment Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Kabupaten Kota di Riau. Pengawalan Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini salah satu point pentingnya adalah berisikan suatu program yang dinamakan dengan Program Kontrak Rakyat.

Menurutnya, kontrak Rakyat Sendiri dijalankan dengan cara memanggil seluruh Calon Kepala Daerah Kabupaten Kota agar menandatangani Dokumen Kontrak Rakyat yang legal Bermaterai 6000.

Isi kontraknya, antara lain Setiap Calon yang terpilih sebagai Kepala Daerah Harus Mampu memberikan : 1.Pendidikan Gratis Kepada Masyarakat 12 tahun, 2.Kesehatan Gratis kepada Masyarakat,3. Memtusakan kontrak yg habis dan mengelolah kembaliNasionalisasi aset yang selama ini dikelola oleh pihak asing, 4.Tidak akan melakukan Korupsi.

5.Mengatasi kabut Asap dan kebakaran Lahan, 6. Memberantas kemaksiatan, 7.Memperbaiki Infrastruktur desa secara merata 8.Mensejahterakan Guru dan Buruh 9.Mereformasi birokrasi ditingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa, 10.Membuka lapangan pekerjaan secara masal, 11. Menekan angka kemiskinan sampai dibawa 1 persen dan 12.Penerimaan pegawai dilakukan secara transfaran dan terbuka dan tidak jual jabatan.

Pirka Maulana menegaskan, kontrak rakyat dimaksudkan agar calon yang nantinya terpilih akan mengingat setiap janji yang dia berikan dan mempunyai sasaran kepemimpinan yang tepat sesuai dengan point yang tertera pada kontrak rakyat yang ditandatangani oleh calon.

"Insha Allah dalam waktu dekat, kita (BEM SRI) akan melaksanakan Diskusi bersama Seluruh Calon yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk mensosialisasikan serta mewujudkan Penandatangan Kontrak rakyat Oleh Seluruh Calon Kepala Daerah," tandasnya.(rtc)