www.riau12.com
Rabu, 03-Maret-2021 | Jam Digital
16:57 WIB - Dengan Terapkan Prokes, FW KLA Silaturahmi Ke DPPPA Pekanbaru | 09:06 WIB - Mau Dapat Bantuan Subsidi KPR Rp 40 Juta, Ini Syaratnya! | 19:23 WIB - Pemko Pekanbaru Bebaskan Pembayaran Wajib PBB di Bawah 100 Ribu Rupiah | 17:10 WIB - Pertamina Buka Cara Bagaimana Hasilkan Keuntungan Rp 14 Triliun di Tengah Pandemi | 15:45 WIB - Oknum ASN di Rohil Ditangkap Aparat Kepolisian Akibat Simpan Sabu | 12:01 WIB - Pekan Ini, Harga TBS Sawit Naik Jadi Rp2.151,25 Per Kg
 
Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Pemerintah dan Parpol Dinilai Aneh
Senin, 08-02-2021 - 05:00:15 WIB
Ilustrassi
TERKAIT:
 
  • Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Pemerintah dan Parpol Dinilai Aneh
  •  

    JAKARTA (RIAU12)- Sebagian partai politik (parpol) besar dan kecil ramai-ramai menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang merevisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016, termasuk juga pemerintah dan parpol nonparlemen.

    Awalnya, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak untuk menusulkan RUU Pemilu sebagai usul inisiatif DPR.

    Menyikapi hal ini, Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, sikap parpol dan juga pemerintah yang menunda merevisi UU Pemilu ini sangat aneh, karena RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly yang merupakan wakil pemerintah.

    "Menurut saya ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik maupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu," kata Fadli dalam webinar yang bertajuk "Maju-Mundur Revisi UU Pemilu" yang disiarkan di Youtube Perludem, Ahad(7/2/2021).

    Menurut Fadli, alasan parpol dan pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu itu tidak didasarkan pada situasi kontestasi demokrasi dan kerangka hukum UU Pemilu.

    Sebaliknya, Fadli menilai bahwa kerangka hukum dalam UU Pemilu saat ini bermasalah dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Karenanya, DPR sepatutnya menyetujui revisi UU Pemilu pada 14 Januari 2021 lalu sebagaimana persetujuan Prolegnas Prioritas 2021.

    "Kalau menggunakan alasan itu apakah Undang-Undang sekarang sudah memadai untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Menurut saya jawabannya tidak. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.

    Sumber berita: sindonews.com



     
    Berita Lainnya :
  • Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Pemerintah dan Parpol Dinilai Aneh
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    4 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    5 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    6 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    7 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    8 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    9 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2019 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved