Ia memastikan tidak akan lagi membuka ruang bagi izin kebun kelapa sawit baru. Menurut Herman, Inhil harus kembali ke jati diri yang bertumpu pada komoditas kelapa, bukan terjebak pada dominasi sawit.

“Saya tidak akan memberikan izin pembukaan kebun kelapa sawit,” tegas Herman di hadapan jajaran forkopimda, tokoh masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan tamu undangan.

Pernyataan ini menjadi jawaban atas keresahan sebagian masyarakat yang khawatir dengan maraknya ekspansi sawit. Herman menilai, Kabupaten Inhil tidak boleh kehilangan arah. Kelapa yang telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat harus kembali mendapat ruang utama dalam kebijakan daerah.

Silaturahmi Kamtibmas yang biasanya fokus pada isu keamanan dan ketertiban masyarakat, malam itu juga menjadi ajang diskusi ekonomi. Beberapa tokoh masyarakat menyambut baik sikap Bupati, mengingat mayoritas warga Inhil menggantungkan hidup pada kelapa.

“Kalau sawit, mungkin untung di awal, tapi jangka panjangnya banyak masalah. Kelapa lebih ramah lingkungan dan sudah mengakar dalam kehidupan orang Inhil,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.

Herman menambahkan, arah kebijakan yang dijalankannya sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan perkebunan.

 “Ini sesuai dengan semangat Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan pangan berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Dengan sikap tegas menutup pintu izin sawit baru, Herman ingin menegaskan bahwa Inhil memiliki jalan sendiri dalam membangun ekonomi daerah. Acara malam itu pun ditutup dengan kesepahaman bahwa keamanan, ketertiban, dan arah kebijakan ekonomi yang jelas akan menentukan kesejahteraan masyarakat.

Kelapa pun ditegaskan kembali sebagai denyut nadi Inhil yang harus dijaga bersama.